Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan memperkuat pertahanan terhadap ancaman invasi asing dalam pidato Tahun Baru. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah berakhirnya latihan militer berskala besar China di sekitar perairan Taiwan.
“Menghadapi ambisi ekspansionis China yang meningkat, komunitas internasional sedang mengamati apakah rakyat Taiwan memiliki tekad untuk membela diri,” kata Lai. Ia menambahkan bahwa sebagai presiden, pendiriannya jelas untuk “dengan tegas melindungi kedaulatan nasional, memperkuat pertahanan nasional dan ketahanan seluruh masyarakat, dan secara komprehensif membangun mekanisme pencegahan dan pertahanan demokratis yang efektif.”
Eskalasi ketegangan mencuat setelah China menggelar latihan militer yang mensimulasikan blokade laut terhadap Taiwan. Selama dua hari, Beijing mengerahkan armada laut dan udara untuk berlatih menggunakan peluru hidup. Latihan yang diberi nama Misi Keadilan 2025 itu mencakup latihan tembak langsung di beberapa zona di sekitar Taiwan.
Latihan tersebut berlangsung kurang dari dua minggu setelah Amerika Serikat mengumumkan paket senjata senilai €9,43 miliar untuk Taiwan. Latihan ini juga dipandang sebagai respons atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai komitmen Tokyo untuk membela Taiwan.
Taiwan selama ini dipimpin secara demokratis dan terpisah dari China. Namun Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil kendali atas pulau tersebut.
Dalam pidato yang disiarkan televisi dari kantor kepresidenan, Lai juga mendesak persatuan politik di dalam negeri. Ia memperingatkan bahwa penundaan rancangan undang-undang pengeluaran pertahanan senilai US$ 40 miliar dapat merugikan.
“Hanya melalui persatuan, bukan perpecahan, kita dapat menghindari pengiriman sinyal yang salah kepada China bahwa mereka dapat menyerang Taiwan,” ujar Lai. Ia menyatakan Taiwan tetap terbuka untuk dialog dengan China, dengan syarat Beijing menghormati sistem demokrasi Taiwan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak kritik terhadap latihan militernya. Juru bicara Lin Jian menyebut kecaman terhadap Beijing sebagai “kritik yang tidak bertanggung jawab terhadap upaya yang adil dari China untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.” Lin juga menuding “pasukan separatis” di Taiwan berupaya mencapai kemerdekaan melalui cara militer.
Media pemerintah China menggambarkan pidato Lai sebagai “penuh dengan kebohongan dan omong kosong, permusuhan dan kebencian,” serta dinilai memicu “konfrontasi lintas selat.”
Presiden China Xi Jinping, dalam pidato Tahun Baru yang disiarkan televisi pada Rabu (31/12), menyatakan bahwa penyatuan kembali dengan Taiwan tidak dapat dihentikan. “Kita orang China di kedua sisi Selat Taiwan berbagi ikatan darah dan kekerabatan,” kata Xi. “Penyatuan kembali tanah air kita, sebuah tren zaman, tidak dapat dihentikan.”
Dalam pidato yang sama, Xi juga menyinggung perkembangan teknologi China. Ia menyebut beberapa model kecerdasan buatan buatan China bersaing ketat di tingkat global, melaporkan terobosan kemampuan produksi semikonduktor oleh industri domestik, serta menyebut lompatan industri dalam robot humanoid dan teknologi drone.
