Sejumlah negara di Asia dilaporkan menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM) di tengah gangguan pasokan energi global. Dampaknya terlihat pada berbagai sektor, mulai dari transportasi, aktivitas ekonomi harian, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan. Berikut rangkuman kondisi di tujuh negara yang disebut mengalami tekanan pasokan dan lonjakan harga BBM.

Filipina
Presiden Ferdinand Marcos Jr. mendeklarasikan status darurat energi nasional selama satu tahun. Kebijakan itu diambil sebagai respons atas terganggunya rantai pasok minyak mentah dan gas yang biasanya melewati Selat Hormuz. Dengan status darurat tersebut, pemerintah Filipina memperoleh wewenang khusus untuk melakukan pengadaan bahan bakar secara darurat agar stok dalam negeri tidak kosong. Otoritas setempat juga sempat mewacanakan penghentian sementara penerbangan komersial bila pasokan avtur terus memburuk.

Vietnam
Sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak. Vietnam Airlines disebut memangkas puluhan jadwal penerbangan domestik setiap pekan akibat lonjakan harga bahan bakar pesawat yang meningkatkan biaya operasional. Di darat, harga solar dilaporkan naik hingga 105%, memicu kenaikan biaya logistik barang pokok secara nasional. Pemerintah Vietnam mengandalkan Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar untuk meredam guncangan pasar agar daya beli masyarakat tidak tertekan tajam.

Thailand
Dampak kelangkaan mulai terasa di pusat mobilitas, termasuk terganggunya sebagian layanan taksi di Bandara Suvarnabhumi. Banyak pengemudi taksi, terutama yang menggunakan SUV dan van, memilih berhenti beroperasi karena khawatir kehabisan BBM saat menempuh perjalanan jauh. Ketidakpastian pasokan di SPBU juga membuat pekerja transportasi enggan mengambil rute luar kota. Pemerintah Thailand merespons dengan mengeluarkan imbauan penghematan energi secara luas di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan.

Kamboja
Harga solar di Kamboja dilaporkan melonjak 68% dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat lebih dari 400 SPBU di berbagai wilayah terpaksa tutup karena tidak mampu menanggung biaya operasional dan harga pasokan yang tinggi. Akibatnya, antrean kendaraan—terutama tuk-tuk yang banyak digunakan warga—mengular di SPBU yang masih beroperasi. Warga bahkan harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter BBM, sehingga aktivitas ekonomi harian ikut terganggu karena mobilitas barang dan jasa terhambat.

Myanmar
Di Myanmar, krisis BBM disebut merembet ke sektor ketahanan pangan karena bahan bakar dibutuhkan untuk mengoperasikan alat pertanian seperti traktor. Petani dilaporkan harus mengantre dan bahkan menginap di SPBU hingga dua hari demi memperoleh jatah solar. Ada pula warga yang sudah menunggu sejak pukul 03.00 pagi untuk mendapatkan beberapa liter bensin. Jika kekurangan BBM berlanjut, pengolahan lahan pertanian terancam terhenti dan berisiko memicu krisis pangan di masa depan.

Bangladesh
Pemerintah Bangladesh mengambil langkah dengan mempercepat libur nasional dan menutup institusi pendidikan lebih awal. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan konsumsi listrik dan bahan bakar yang besar di sektor pendidikan. Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah dan belajar dari rumah kembali diterapkan, bukan karena pandemi, melainkan karena keterbatasan energi untuk operasional gedung. Dengan meliburkan sekolah dan universitas, pemerintah berharap beban energi nasional berkurang di tengah krisis.

Sri Lanka
Sri Lanka menerapkan penjatahan BBM melalui kuota mingguan untuk tiap pemilik kendaraan. Sepeda motor dibatasi 8 liter bensin per minggu, sedangkan mobil pribadi dijatah 25 liter. Pemerintah juga menetapkan hari libur tambahan setiap Rabu bagi instansi pemerintah untuk mengurangi mobilitas. Kerentanan Sri Lanka disebut terkait tingginya ketergantungan impor yang mencapai 60% dari kebutuhan energi, ditambah kapasitas penyimpanan cadangan nasional yang terbatas, sehingga gangguan di Selat Hormuz berpengaruh besar.

Rangkaian peristiwa ini menjadi pengingat bahwa gejolak pasokan dan harga minyak dunia dapat berdampak luas pada negara-negara di kawasan. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut menegaskan pentingnya kewaspadaan dan konsumsi energi yang bijak. Meski pemerintah menyatakan pasokan domestik masih dalam batas aman, dinamika harga minyak global tetap berpotensi menekan anggaran subsidi energi nasional.