Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan kunjungan ke sejumlah kedutaan besar bukan dilakukan atas arahan pihak asing. PBNU menyebut langkah itu merupakan bagian dari upaya mendorong perdamaian di tengah konflik global melalui jalur diplomasi.
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengatakan, kunjungan ke Kedutaan Besar Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat dilakukan dalam kerangka diplomasi lunak (soft diplomacy). Menurutnya, agenda tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi PBNU sekaligus memperoleh informasi langsung dari masing-masing negara.
“Kunjungan ke tiga kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik itu pertama untuk menyampaikan aspirasi PBNU sebagai lembaga, dan kedua untuk mendapatkan informasi langsung dari masing-masing negara terkait situasi yang terjadi,” ujar Ulil dalam Diskusi Pojok Kramat Spesial Hari Lahir (Harlah) ke-41 LAKPESDAM PBNU bertema “Peran NU dalam Perdamaian Dunia” di Lobby Plaza PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Ulil menilai langkah itu penting agar PBNU tidak semata mengandalkan informasi dari media, melainkan juga mendapatkan perspektif resmi dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi negatif di media sosial yang memelintir kunjungan tersebut.
Ulil menyebut ada framing yang menuduh PBNU menerima mandat dari pihak tertentu, khususnya dari Amerika Serikat. “Beredar tuduhan bahwa PBNU diperintahkan oleh kedutaan Amerika untuk menyampaikan sikap tertentu. Itu tidak benar. Itu bagian dari black campaign yang terus berkembang,” katanya.
Ia juga menanggapi kritik personal yang beredar, termasuk soal ekspresi dirinya saat bertemu diplomat asing. Menurut Ulil, hal itu tidak relevan dan hanya dijadikan bahan untuk membangun opini negatif.
PBNU, kata Ulil, tetap pada posisi mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan perdamaian. Ia menilai perang berpotensi membawa dampak luas, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah tetapi juga bagi masyarakat global, termasuk Indonesia.
“Posisi kami jelas, kita menghendaki perang ini segera selesai dan jalur diplomasi harus didahulukan. Dampak perang ini menyengsarakan masyarakat dunia,” ujarnya.
Ulil turut menyoroti potensi dampak ekonomi dari konflik, seperti kenaikan harga minyak yang dapat membebani negara dan masyarakat. Karena itu, ia menilai upaya meredakan konflik menjadi kepentingan bersama.
PBNU menyatakan akan tetap aktif berperan dalam diplomasi global sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk mendorong perdamaian dunia, sekaligus menghadirkan narasi penyeimbang di tengah maraknya disinformasi. “Kami tidak bisa menghentikan penyebaran informasi yang keliru, tapi kita bisa memberikan informasi yang benar sebagai pembanding,” pungkas Ulil.
