BERITA TERKINI
Abbas: Pendudukan Israel Hambat Kemajuan di Timur Tengah dan Tegaskan Seruan Negara Palestina Merdeka

Abbas: Pendudukan Israel Hambat Kemajuan di Timur Tengah dan Tegaskan Seruan Negara Palestina Merdeka

NEW YORK — Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina menjadi penghambat utama perkembangan di kawasan Timur Tengah. Ia juga menegaskan kembali seruan untuk pendirian negara Palestina yang merdeka.

Pernyataan tersebut disampaikan Abbas dalam acara serah-terima jabatan ketua Kelompok 77 dan China dari Mesir kepada Palestina di markas PBB di New York, Selasa (15/1). Meskipun Palestina berstatus sebagai negara peninjau di PBB, kepemimpinannya atas kelompok terbesar negara berkembang tersebut meningkatkan profil diplomatiknya di badan dunia tersebut.

Hambatan Kolonisasi dan Pendudukan

Dalam pidatonya, Abbas menegaskan bahwa "kolonisasi dan pendudukan Israel yang berlanjut di negara Palestina merongrong pembangunan dan kemampuan Palestina untuk bekerjasama dan berkordinasi serta menghambat pembangunan masa depan yang terpadu bagi semua bangsa di kawasan."

Komitmen pada Penyelesaian Damai

Abbas juga menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian damai yang mencakup penghentian pendudukan serta pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan aman dengan negara Israel.

Hubungan dengan Amerika Serikat

Presiden Palestina tersebut memutuskan hubungan dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump dan menyatakan akan menolak setiap usulan perdamaian dari Amerika yang dianggapnya cenderung memihak Israel.

Status Palestina di PBB dan Kelompok 77

Pada tahun lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang memberikan hak kepada Palestina sebagai negara peninjau untuk memimpin Kelompok 77, yang beranggotakan 134 negara di PBB. Namun, Amerika Serikat menentang keputusan ini dengan alasan bahwa Palestina bukan anggota penuh PBB sehingga tidak seharusnya memegang jabatan ketua Kelompok 77.

Palestina berstatus peninjau di PBB, yang berarti meskipun dapat mengikuti beberapa perjanjian internasional, negara tersebut tidak memiliki hak suara di Majelis Umum PBB.