Dalam kurun waktu lebih dari tiga perempat abad, multilateralisme dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusatnya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan internasional. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, yang menilai bahwa berbagai institusi multilateral telah membentuk mekanisme untuk mendiskusikan dan menentukan kebijakan bersama terkait isu-isu manajemen global.

Forum-forum multilateral, terutama PBB, berfungsi sebagai wadah pembentukan gagasan, pengembangan standar, dan strategi untuk mengoordinasikan upaya negara-negara dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional maupun non-tradisional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia.

Vietnam dan Komitmen terhadap Kerjasama Multilateral

Deputi PM Pham Binh Minh menegaskan bahwa kerjasama multilateral memiliki peran khusus dalam kebijakan luar negeri Vietnam. Proses pembaruan, perkembangan, dan integrasi internasional Vietnam terkait erat dengan partisipasinya dalam berbagai institusi multilateral di tingkat regional maupun global.

Vietnam memandang PBB dan institusi multilateral lainnya sebagai forum politik dan kerangka hukum penting untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan seluruh negara di dunia. Negara ini aktif dan proaktif dalam berpartisipasi serta memberikan kontribusi konstruktif dalam berbagai proses multilateral.

Bersama negara-negara ASEAN, Vietnam berupaya memperkuat sentralitas asosiasi tersebut dalam menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta mendukung perkembangan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik.

Dalam kerangka PBB, prajurit Tentara Rakyat Vietnam turut serta dalam misi penjagaan perdamaian, sementara diplomat dan pakar Vietnam berkontribusi dalam penyusunan agenda serta kebijakan PBB terkait pembangunan berkelanjutan, pengelolaan laut dan samudera, perkembangan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia.

Vietnam berkomitmen melaksanakan Agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan dan Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim, termasuk langkah konkret untuk menghentikan penggunaan plastik sekali pakai pada tahun 2025.

Penguatan Multilateralisme dan Pandangan Vietnam

Menanggapi tantangan besar yang dihadapi multilateralisme saat ini, Deputi PM Pham Binh Minh menyatakan bahwa komunitas internasional perlu bersama-sama memperkuat daya hidup multilateralisme dan mendorong peran aktif PBB.

Menurutnya, penting untuk menegaskan kembali peran dan makna hukum internasional serta Piagam PBB dalam menegakkan tatanan dunia yang berdasarkan hukum, mempererat hubungan antarnegara, dan memperkuat kerjasama multilateral.

Vietnam menilai penghormatan terhadap hukum internasional sebagai cara efektif untuk mencegah konflik dan mencari solusi jangka panjang terhadap sengketa. Negara ini mendukung upaya penyelesaian damai sengketa sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional melalui berbagai mekanisme seperti perundingan, rekonsiliasi, hingga penggunaan alat hukum internasional.

Lebih lanjut, dunia perlu memperkuat konektivitas antara multilateralisme di tingkat global dan regional. Vietnam menyambut kerjasama serta koordinasi antara PBB, khususnya Dewan Keamanan, dengan organisasi regional seperti Uni Afrika, Uni Eropa, dan Liga Arab dalam menghadapi tantangan keamanan di Afrika dan Timur Tengah.

Di kawasan Asia Tenggara, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan Ketua ASEAN pada tahun 2020, Vietnam mendorong peningkatan koordinasi dan saling dukung antara Dewan Keamanan PBB dengan organisasi regional untuk bersama-sama mencegah konflik dan menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Prinsip Kemanusiaan dalam Upaya Multilateral

Deputi PM Pham Binh Minh menekankan bahwa seluruh upaya multilateral harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Vietnam mengutuk segala tindakan yang menyerang penduduk sipil dan infrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat.

Vietnam juga mendukung agenda PBB mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan, serta perlindungan anak-anak dalam situasi bersenjata. Selain itu, negara ini memprioritaskan upaya rekonstruksi pasca-konflik, terutama dalam penanggulangan dampak bom dan ranjau, serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara terdampak.

Reformasi dan Komitmen Politik dalam Multilateralisme

Vietnam menyambut upaya reformasi sistem PBB untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas kegiatan, serta memperkuat kemandirian negara-negara dalam kerjasama. Reformasi ini juga bertujuan menggerakkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dan komunitas warga.

Deputi PM Pham Binh Minh menyatakan bahwa komitmen politik yang kuat dari setiap pemerintah dan pemimpin menjadi kunci keberhasilan memperkuat multilateralisme. Hanya dengan demikian, komunitas internasional dapat membuka babak baru dalam sejarah umat manusia yang ditandai oleh dialog, kerjasama, serta perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.