Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memperkuat diplomasi energi dengan Korea Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan tiga nota kesepahaman strategis di sektor energi. Kesepakatan itu mencakup pengembangan energi bersih, termasuk energi terbarukan, hidrogen, nuklir, serta pengembangan smart grid. Selain itu, kerja sama juga meliputi penguatan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan pengembangan mineral kritis yang dinilai menjadi fondasi industri energi masa depan.
“Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin aktif memainkan peran strategis dalam diplomasi energi global, sekaligus memperkuat arah kebijakan menuju transisi energi yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Alfons pada Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, kolaborasi RI–Korea Selatan penting untuk memperkuat hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel. Ia menyoroti bahwa Indonesia menguasai sekitar 40 persen cadangan nikel dunia, yang menjadi salah satu bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik.
“Momentum ini harus dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga masuk ke rantai nilai industri baterai dan kendaraan listrik global,” tegasnya.
Alfons juga menekankan agar setiap kerja sama investasi disertai transfer teknologi yang konkret dan terukur. Ia menilai hal tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan rantai pasok energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah, Alfons memandang kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi teknologi dan sumber energi.
“Kerja sama ini harus mampu memperkuat kedaulatan energi Indonesia, baik dari sisi pasokan, teknologi, maupun nilai tambah ekonomi, sehingga tidak rentan terhadap gejolak energi global,” kata legislator dari daerah pemilihan Papua Barat tersebut.
Ia berharap implementasi kerja sama dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, termasuk penguatan industri dalam negeri, peningkatan nilai tambah, serta keseimbangan antara agenda transisi energi dan ketahanan energi nasional.
