Kepulauan Solomon menegaskan kembali komitmennya untuk mentransformasi sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan regional melalui partisipasi dalam Forum Pangan Asia-Pasifik serta Sesi ke-38 Konferensi Regional Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) untuk Asia dan Pasifik. Pertemuan tersebut digelar pekan lalu di Brunei Darussalam.
Dalam forum itu, Pemerintah Kepulauan Solomon diwakili Wakil Sekretaris Tugas Khusus Kementerian Pertanian dan Pengembangan Peternakan (MALD), Simon Baete. Ia bergabung dengan menteri dan pejabat senior, mitra pembangunan, pemimpin sektor swasta, peneliti, pengusaha perempuan, serta delegasi pemuda dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik.
Baete menyampaikan apresiasi kepada Brunei Darussalam sebagai tuan rumah dan kepada FAO yang menyelenggarakan pertemuan regional tersebut. Ia menilai penyelenggaraan forum berlangsung pada momen yang kritis, ketika negara-negara di kawasan menghadapi tekanan yang meningkat terhadap ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Baete, diskusi di forum menyoroti kebutuhan mendesak untuk mempercepat transformasi sistem pangan dan pertanian melalui investasi strategis, sains, inovasi, dan kepemimpinan yang inklusif. Sejumlah tantangan yang mengemuka meliputi perubahan iklim, kenaikan harga pangan, isu keamanan pangan, kekurangan tenaga kerja, migrasi dari desa ke kota, serta akses yang tidak merata terhadap pembiayaan dan teknologi.
Forum juga menekankan peran penting perempuan dalam pertanian, sejalan dengan penetapan Tahun Internasional Perempuan Petani 2026. Para peserta mengakui perempuan sebagai kontributor utama dalam sistem pangan, baik sebagai petani, pengusaha, pengolah, pedagang, maupun pemimpin masyarakat, dan menilai pemberdayaan mereka penting bagi pembangunan berkelanjutan.
Delegasi Kepulauan Solomon menyatakan kemitraan yang kuat dengan FAO dan menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan melalui sejumlah inisiatif, antara lain Proyek Transformasi Berkelanjutan Sistem Pangan Pertanian Domestik (STODAS), Proyek Investasi Pertanian untuk Pasar dan Gizi (AIM-N), Program Investasi Sistem Pangan (FSIP) yang akan datang, serta Proyek Dana Negara-Negara Kurang Berkembang (LDCF) yang disebut hampir menyelesaikan pengajuan proposal akhir.
Kolaborasi dengan FAO juga disebut berlanjut di bidang pertanian digital, Inisiatif Satu Negara Satu Produk Prioritas, dan Inisiatif Bergandengan Tangan.
Dalam konferensi tersebut, Kepulauan Solomon memaparkan enam prioritas nasional yang membutuhkan kemitraan dan dukungan untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan. Prioritas itu mencakup revitalisasi industri kelapa dan kakao melalui penanaman kembali, rehabilitasi perkebunan tua, perluasan lahan pertanian, program dukungan petani, peningkatan logistik, serta penguatan pengendalian hama dan penyakit.
Prioritas berikutnya adalah mendorong pengembangan pertanian komersial dan peternakan untuk komoditas seperti kava, beras, talas, kelapa sawit, peternakan babi, sapi, dan produksi madu, sekaligus membuka peluang bagi kaum muda, perempuan, dan usaha agribisnis. Pemerintah juga menargetkan penguatan industri unggas guna menekan biaya pangan dan mengurangi ketergantungan impor, melalui produksi pakan, pengembangan jagung, fasilitas pembibitan, infrastruktur pengolahan, serta inisiatif dukungan petani.
Selain itu, Kepulauan Solomon menekankan pentingnya peningkatan rantai nilai pertanian dan sistem pascapanen melalui investasi pada pengolahan, pengemasan, transportasi, pusat pengumpulan, dan fasilitas penyimpanan dingin. Transformasi digital juga menjadi agenda, termasuk pembentukan registrasi petani digital dan sistem informasi pertanian modern untuk memperbaiki perencanaan, layanan penyuluhan, akses pasar, penanggulangan bencana, serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Prioritas lainnya adalah mendorong mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, mengatasi kekurangan tenaga kerja, dan menarik partisipasi lebih besar dari kaum muda.
Baete mengakui bahwa meski prioritas tersebut dinilai ambisius dan diperlukan, Kepulauan Solomon masih menghadapi kendala praktis yang umum dialami banyak Negara Berkembang Kepulauan Kecil. Tantangan itu meliputi biaya transportasi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur pedesaan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, risiko hama dan penyakit, akses pembiayaan yang terbatas, konektivitas digital yang lemah, serta hambatan akses pasar bagi masyarakat terpencil.
Ia menekankan bahwa penanganan tantangan tersebut membutuhkan kemitraan yang lebih kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional, khususnya dalam riset pertanian, pertanian cerdas iklim, biosekuriti, genetika ternak, pengembangan pakan, mekanisasi, pertanian digital, penyimpanan dingin, fasilitasi perdagangan, serta peningkatan kapasitas bagi petani, pemuda, dan perempuan.
Melalui MALD, Pemerintah Kepulauan Solomon menyatakan komitmennya untuk membangun sistem agribisnis yang produktif, tangguh, dan inklusif guna meningkatkan taraf hidup, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi pada ketahanan pangan regional. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada mitra pembangunan dan organisasi regional, serta menyatakan harapan untuk memperdalam kerja sama pada tahun-tahun mendatang.
