Jakarta — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan pemerataan akses menjadi kunci dalam menangani kemiskinan di tengah krisis global. Ia menilai konflik geopolitik di Timur Tengah dapat menjadi ancaman serius bagi upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia, terutama jika memicu lonjakan harga energi akibat terganggunya perdagangan global.
Dalam siniar bersama ANTARA di Jakarta, Selasa, Budiman mengatakan skema yang disiapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029 mencakup “demokratisasi uang, demokratisasi akses, dan demokratisasi aset.” Menurutnya, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk bagian dari upaya pemerataan akses tersebut.
Budiman menjelaskan, demokratisasi uang digunakan untuk mengonsolidasi aset yang dikembangkan melalui pembukaan akses pasar, teknologi, dan pengetahuan. Ia menyebut program yang terkait antara lain MBG, koperasi desa, kampung nelayan, serta pembangunan rumah untuk masyarakat miskin.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan jangka panjang dan tidak bisa dinilai secara instan. “Ini bukan pekerjaan satu malam saja dan tidak bisa dinilai dari satu kicauan di media sosial atau foto,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian global, Budiman juga mengingatkan adanya kemungkinan perubahan prioritas anggaran pemerintah yang berpotensi berdampak pada program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah dapat mengalihkan sebagian anggaran ke sektor pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional. Jika itu terjadi, sejumlah program sosial yang berperan dalam pengurangan kemiskinan, seperti bantuan sosial atau intervensi pangan seperti MBG, berisiko terdampak.
Budiman menambahkan, eskalasi konflik dapat mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Selain itu, gangguan jalur perdagangan global berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Ia juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya kerap melakukan perjalanan diplomasi ke berbagai negara yang berada di kubu konflik berbeda. Menurut Budiman, upaya itu dilakukan untuk menjembatani agar konflik tidak membesar.
“Bukan diplomasi untuk gagah-gagahan, melainkan untuk meredam api konflik agar masyarakat tenang, karena kalau krisis ekonomi muncul, siapa yang paling terdampak? Pasti masyarakat menengah ke bawah, seperti petani dan nelayan,” kata Budiman.
