JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti dampak konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. Ia menilai tingginya ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku membuat sektor tersebut rentan terhadap gejolak global.
Nevi menyatakan Indonesia hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri, terutama untuk komponen penting seperti resin dan nafta. Keterbatasan kapasitas industri petrokimia dalam negeri, menurut dia, menyebabkan sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
“Ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik, pasokan nafta langsung terganggu. Padahal sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Akibatnya, harga resin dan produk plastik melonjak tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa menyentuh 70 persen,” ujar Nevi.
Ia menambahkan, lonjakan harga bahan baku mulai menekan berbagai sektor industri hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, serta otomotif. Kenaikan biaya produksi dinilai tidak hanya menggerus margin pelaku usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga barang konsumsi di masyarakat.
Nevi menilai kondisi ini dapat menjadi momentum transformasi industri. Ia mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan pada plastik berbasis fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, termasuk mengoptimalkan penggunaan bahan daur ulang.
Untuk jangka pendek, Nevi meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain, seperti kawasan Afrika dan India, guna menjaga rantai pasok.
Sementara untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya penguatan industri petrokimia nasional. Pembangunan kilang dan pabrik resin di dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk mendorong kemandirian industri.
Selain itu, Nevi juga mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan stabilisasi harga melalui insentif fiskal, subsidi terbatas, serta penyesuaian bea impor bahan baku.
