Istilah “Chimerica” pernah diperkenalkan sejarawan Niall Ferguson untuk menggambarkan hubungan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang bersifat simbiosis. Dalam perkembangan lain, gagasan tentang “G2” atau “Kelompok Dua”—konsep yang pertama kali dikemukakan ekonom AS C. Fred Bergsten pada 2005—kembali mencuat setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali menyebut relasinya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam kerangka tersebut.
Pada 2023, Nikkei Asia melaporkan bahwa Xi Jinping menggunakan gagasan G-2 sebagai cara untuk mengelola hubungan negaranya dengan AS. Namun, ketika Trump secara terbuka memakai istilah itu, respons Beijing menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati.
Pada 30 Oktober 2025, Trump menulis bahwa pertemuannya dengan Xi merupakan “G-2” dengan pernyataan, “G2 : Akan segera bersidang !”. Dua hari kemudian, pada 1 November 2025, Trump kembali menulis, “Pertemuan G2 saya dengan Presiden Xi dari Tiongkok adalah pertemuan yang hebat bagi kedua negara kita. Pertemuan ini akan mengarah pada perdamaian dan kesuksesan abadi. Tuhan memberkati Tiongkok dan AS!”
Di hari yang sama, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth turut menggemakan istilah tersebut. Ia menulis bahwa “seperti yang dikatakan Presiden Trump,” pertemuan “G2” yang disebutnya bersejarah itu “menetapkan nada untuk perdamaian dan kesuksesan abadi bagi AS dan Tiongkok.”
Meski demikian, Tiongkok menyatakan tidak sejalan dengan gagasan bahwa kekuatan global dapat direduksi menjadi duet AS dan Tiongkok. Bagi Beijing, penggunaan istilah “G2” oleh Trump dapat dibaca sebagai pengakuan atas meningkatnya kekuatan Tiongkok, tetapi secara konsep Beijing menolak kerangka yang seolah menempatkan dua negara sebagai penentu utama urusan internasional.
Konsep “G2” sendiri sering dipahami sebagai versi lebih eksklusif dari forum Kelompok Tujuh (G7) atau Kelompok 20 (G20). Gagasan itu sempat diterima oleh sebagian pembuat kebijakan, namun kemudian kehilangan popularitas di Washington seiring meningkatnya ketegangan dengan Beijing, termasuk pada masa jabatan pertama Trump.
Dalam sebuah konferensi pers di sela-sela sesi legislatif tahunan Tiongkok di Beijing, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan bahwa meski Tiongkok dan AS memiliki dampak besar terhadap dunia, tatanan global tidak bisa dipahami hanya melalui dua negara. “Tidak diragukan lagi bahwa China dan AS memiliki dampak signifikan di dunia. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada lebih dari 190 negara di planet kita,” kata Wang menanggapi pertanyaan dari NBC News.
Wang menambahkan, “Sejarah dunia selalu ditulis oleh banyak negara bersama-sama, dan masa depan umat manusia akan dibentuk melalui upaya kolektif semua bangsa.” Pernyataan ini sejalan dengan posisi diplomatik Tiongkok yang selama ini menolak gagasan bahwa kekuatan besar semestinya mendikte negara yang lebih kecil, terutama dalam pendekatannya terhadap negara-negara Global South.
Selain aspek prinsip, Beijing juga dinilai enggan memikul beban tata kelola global yang lebih besar apabila hal itu berarti terlibat dalam konflik-konflik seperti di Timur Tengah—situasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama bagi AS. Wang menegaskan Tiongkok “tidak akan pernah mencari hegemoni atau ekspansi” dan ingin membangun “dunia multipolar yang setara dan tertib.” Ia juga memperingatkan bahwa persaingan kekuatan besar dan konfrontasi blok dalam sejarah kerap berujung pada bencana.
Di sisi lain, Wang menekankan bahwa hubungan AS–Tiongkok memiliki “implikasi yang luas dan global.” Menurutnya, saling mengabaikan hanya akan meningkatkan risiko kesalahpahaman dan salah perhitungan, sementara konflik atau konfrontasi dapat menyeret dunia ke bawah.
Meski hubungan kedua negara diuji oleh tarif global Trump, Wang menyebut adanya interaksi di tingkat tertinggi yang dinilainya positif. Trump juga kerap menyinggung “hubungan baiknya” dengan Xi dan disebut telah berbicara melalui telepon dua kali sejak pertemuan mereka pada Oktober.
Wang menilai 2026 sebagai “tahun besar” bagi hubungan AS–Tiongkok. Ia menyebut agenda pertukaran tingkat tinggi sudah tersedia, dan menekankan perlunya persiapan matang, penciptaan lingkungan yang sesuai, pengelolaan risiko, serta penghilangan gangguan yang tidak perlu.
Salah satu potensi gangguan yang disorot adalah serangan AS–Israel yang sedang berlangsung terhadap Iran, negara yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok. Wang kembali menyerukan penghentian aksi militer dan kembali ke dialog, menyebut perang dengan Iran “tidak menguntungkan siapa pun.” Ia juga menolak “penyalahgunaan kekerasan” dan pelanggaran hukum internasional, seraya menegaskan bahwa “hukum rimba tidak boleh kembali dan menguasai dunia.”
Sementara itu, menjelang rencana pertemuan Trump dan Xi berikutnya, muncul sinyal ketidakpuasan dari Beijing terkait persiapan pihak AS. Dengan waktu yang disebut tinggal tiga minggu menuju pertemuan, Tiongkok merasa frustrasi karena persiapan AS dinilai tidak memadai dan dapat membatasi pembahasan hanya pada kesepakatan perdagangan, sementara isu diplomatik dan keamanan utama berisiko tidak tersentuh.
Profesor Wu Xinbo, direktur Pusat Studi Amerika di Universitas Fudan, Shanghai—yang sebelumnya pernah menjadi penasihat Kementerian Luar Negeri Tiongkok—menyatakan bahwa dari perspektif Tiongkok, isu utama dalam agenda adalah Taiwan, bukan perdagangan. Rincian pertemuan juga belum dikonfirmasi Beijing, yang biasanya baru merilis jadwal pemimpinnya beberapa hari sebelum pelaksanaan. Disebutkan pula bahwa Tiongkok sebelumnya mengusulkan agar Trump tiba pada akhir April untuk memberi lebih banyak waktu persiapan.
Dalam bidang ekonomi, pembahasan perdagangan dan investasi diperkirakan tidak banyak berubah “di atas kertas.” Namun pada ranah politik—khususnya diplomasi dan keamanan—dialog diproyeksikan menghadapi kesulitan pada isu-isu seperti Taiwan, Venezuela, dan Iran. Jika perundingan macet, ketegangan Washington dan Beijing berpotensi berulang, mengingat kepentingan kedua negara yang berbeda.
Meski demikian, kedua pihak dinilai tetap akan mencoba mencari jalan tengah agar pembicaraan yang telah berlangsung sebelumnya, termasuk pertemuan terakhir di Korea Selatan yang disebut Trump sebagai “G2,” tidak berujung buntu.
