Ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat (AS) memuncak pada awal 2026, menyusul pernyataan keras Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang menegaskan penolakan terhadap upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland.
Dalam pidato dari kediaman resminya pada Kamis (1/1/2026), Frederiksen mengecam apa yang ia sebut sebagai “ancaman, tekanan, dan pembicaraan merendahkan” dari sekutu terdekat kerajaan Denmark. Meski tidak menyebut AS secara langsung, ia mengkritik gagasan pengambilalihan wilayah negara lain sebagai pandangan dunia yang usang dan tidak dapat diterima.
“Tentang keinginan untuk mengambil alih negara lain, bangsa lain—seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki,” kata Frederiksen. Ia menegaskan Denmark tidak mencari konflik, namun menyatakan pemerintahnya akan tetap berdiri pada prinsip yang dianggap benar.
Sikap tegas pemerintah Denmark muncul setelah Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Penunjukan tersebut dinilai mempertegas ambisi lama Trump yang menyatakan Washington “membutuhkan” pulau terbesar di dunia itu demi kepentingan “keamanan nasional”.
Dalam konferensi pers pada Desember sebelumnya, Trump berargumen bahwa AS membutuhkan Greenland karena lokasinya yang strategis di kawasan Arktik serta potensi sumber daya mineralnya. Landry, sebagai utusan khusus yang baru ditunjuk, secara terbuka menyatakan akan bekerja untuk “menjadikan Greenland bagian dari AS”.
Dari pihak kerajaan, Raja Frederik X turut menyinggung situasi yang ia sebut sebagai “masa-masa sulit” dalam pidato malam tahun baru. Ia memuji kekuatan dan kebanggaan rakyat Greenland, sekaligus menyoroti peningkatan program pelatihan militer di Arktik sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Langkah Washington memicu reaksi keras di Kopenhagen. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyebut penunjukan utusan khusus itu “sama sekali tidak dapat diterima” dan menyatakan telah memanggil duta besar AS untuk meminta penjelasan.
Perkembangan ini membawa hubungan kedua negara—yang sama-sama anggota NATO—ke titik terendah. Dinas intelijen Denmark juga dilaporkan telah mengidentifikasi AS sebagai potensi ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam laporan intelijen tersebut, Washington disebut menggunakan kekuatan ekonomi, termasuk ancaman tarif tinggi, untuk memaksakan kehendaknya, serta tidak lagi mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer, bahkan terhadap sekutunya sendiri.
