Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai krisis energi yang dipicu perang yang masih berlangsung di Timur Tengah berpotensi melahirkan situasi “sellers market” dalam perdagangan minyak mentah dan gas. Dalam kondisi ini, kendali penjualan migas berada di tangan pihak yang memiliki pasokan.

Menurut Eddy, mekanisme pasar di sektor migas saat ini terhenti sementara akibat disrupsi energi global. Ia menyebut lonjakan permintaan terjadi ketika pasokan migas terkendala, termasuk karena penutupan Selat Hormuz. “Kita tengah menyaksikan ‘sellers market’ yang mengendalikan transaksi perdagangan migas saat ini,” ujarnya.

Eddy menjelaskan, dalam sellers market produsen dan pemasok migas memiliki kewenangan besar untuk menentukan harga, volume, serta pihak yang akan menerima pasokan. Karena itu, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan kemampuan lobi, baik melalui jalur pemerintah ke pemerintah (government to government) maupun bisnis ke bisnis (business to business).

Ia menyatakan diplomasi internasional Indonesia perlu bekerja lebih keras agar pasokan migas dari negara-negara sahabat dapat diperoleh sesuai kebutuhan dan kemampuan nasional. Eddy juga menyoroti peran Pertamina yang dinilai perlu memaksimalkan jaringan niaga untuk mendapatkan kepastian pasokan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun luar negeri.

Meski Indonesia belum menyatakan kondisi darurat energi, Eddy menilai dunia secara umum telah berada dalam pusaran krisis energi. Ia menyoroti tingginya ketidakpastian pasokan dan harga, sehingga Indonesia perlu lebih waspada dan cepat mencari pasokan crude, gasoline, dan LPG yang masih dipenuhi melalui jalur impor.

Eddy menambahkan, krisis energi yang diikuti munculnya sellers market harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi, elektrifikasi, dan pengembangan bioenergi. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa situasi ini menunjukkan tipisnya batas antara ketahanan energi dan ketahanan nasional.