Perang pada 2026 diperkirakan akan berakhir, tetapi dampak ekonominya dinilai tidak akan hilang hanya dengan gencatan senjata. Dalam lima minggu konflik, aliran minyak, biaya pengapalan, strategi fiskal pemerintah, hingga cara negara menyelesaikan pembayaran lintas batas berubah cepat dan meninggalkan jejak struktural yang sulit dibalik.
Forum Ekonomi Dunia menggambarkan perubahan ini sebagai pergeseran dari “guncangan medan perang” menjadi “guncangan geoekonomi”. Premi asuransi naik, keputusan investasi tertunda, rantai pasokan dialihkan, dan kepercayaan terhadap stabilitas kawasan Teluk terkikis. Semakin lama konflik berlangsung, semakin permanen kerusakan yang terjadi.
Arsitektur energi bergeser: jalur pipa pengalihan menjadi rute utama
Salah satu perubahan paling nyata terjadi pada rute ekspor minyak. Arab Saudi mengaktifkan pipa Timur-Barat pada kapasitas penuh 7 juta barel per hari, mengalihkan minyak mentah dari pantai Teluk ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Uni Emirat Arab (UEA) juga meningkatkan kapasitas Abu Dhabi Crude Oil Pipeline ke Fujairah menjadi 1,6 juta barel per hari.
Secara gabungan, jalur bypass ini kini menangani sekitar 5,5–6 juta barel per hari, dibandingkan sekitar 17 juta barel yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz. Infrastruktur yang awalnya disiapkan sebagai langkah kontingensi kini beroperasi sebagai kapasitas ekspor utama. Investasi untuk memperluas operasi terminal Yanbu, mengamankan rute tanker di Laut Merah, serta membangun pola alokasi baru dengan pembeli Asia dipandang sebagai biaya terbenam yang kecil kemungkinannya ditinggalkan meski Hormuz kembali terbuka.
Dengan demonstrasi bahwa ekspor dapat berjalan tanpa Selat Hormuz, kalkulasi risiko untuk krisis di masa depan ikut berubah.
Diversifikasi energi Asia dipercepat
Krisis juga mendorong negara-negara Asia mempercepat penyesuaian bauran energi. Filipina dan Thailand meningkatkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Vietnam menegosiasikan kontrak batu bara untuk menghemat LNG. Indonesia mempercepat pencampuran biodiesel. Jepang berkomitmen melepas 80 juta barel dari cadangannya.
Langkah-langkah ini dinilai sebagai keputusan investasi jangka panjang yang tidak mudah dibalik. Negara-negara yang mengalami pembatasan bahan bakar, pembatalan penerbangan, hingga penerapan minggu kerja empat hari disebut tidak akan kembali ke campuran energi yang sama. Modal yang mengalir ke energi terbarukan, kapasitas nuklir, dan produksi domestik diperkirakan mengurangi ketergantungan impor minyak Asia selama beberapa dekade.
Biaya pengiriman dan asuransi menetap di level lebih tinggi
Di sektor perdagangan, biaya risiko pengapalan mengalami lonjakan tajam. Sebelum perang, premi asuransi pengapalan untuk transit Hormuz berada di sekitar 0,125% dari nilai kapal. Selama krisis, premi melonjak melampaui 10%, bahkan sebagian perusahaan asuransi menarik pertanggungan.
Setelah perang, premi diperkirakan tidak kembali mendekati level pra-konflik. Preseden baru telah terbentuk: Hormuz terbukti bisa ditutup selama berminggu-minggu, bukan sekadar diancam. Proyeksi industri menempatkan premi pascaperang stabil di kisaran 1%–2% dari nilai kapal, yang berarti penetapan harga ulang permanen dan berimbas pada biaya komoditas yang dikirim melalui Teluk.
Selain itu, tarif sewa pengapalan ke Yanbu dilaporkan mengganda. Rute tanker juga diatur ulang mengelilingi Laut Merah dan Tanjung Harapan, menambah hari pelayaran dan ratusan ribu dolar per perjalanan.
Posisi fiskal pemerintah berubah: cadangan terkuras, defisit melebar
Respons pemerintah terhadap krisis mencakup pelepasan cadangan strategis, perluasan subsidi, dan komitmen belanja pertahanan multi-tahun. Langkah-langkah ini diperkirakan membentuk ulang keuangan publik dalam jangka panjang, termasuk kalender penerbitan obligasi hingga 2030.
Di sisi cadangan, Jepang melepas 80 juta barel dari cadangan minyak strategisnya, sementara Badan Energi Internasional (IEA) mengoordinasikan pelepasan 400 juta barel di antara negara anggota. Cadangan Minyak Strategis AS berada pada 345 juta barel setelah penarikan 2022–2023 yang disebut belum terisi kembali. Membangun ulang cadangan pada harga saat ini diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya besar.
Di sisi defisit, defisit fiskal Indonesia disebut menuju melampaui batas hukum 3%. Thailand dan Vietnam telah menghabiskan dana stabilisasi bahan bakar. Sikap fiskal Jerman diperkirakan sangat ekspansif pada 2026. Komitmen belanja pertahanan di NATO dan Asia diproyeksikan memicu penerbitan obligasi yang membebani anggaran hingga akhir dekade.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa “semua jalan menuju harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat.” Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan harga energi tinggi dapat mengurangi pertumbuhan PDB global 2026 sebesar 0,3 poin persentase. Oxford Economics menurunkan proyeksi pertumbuhan kawasan GCC sebesar 1,8 poin persentase, meski asumsi itu dibuat dengan konflik berakhir—sementara komitmen fiskal dinilai tetap ada.
Pergeseran mata uang dan cadangan: percepatan diversifikasi
Konflik juga mempercepat reorganisasi cara negara menyelesaikan perdagangan, menyimpan cadangan, dan mengelola risiko mata uang. Kebijakan “yuan-untuk-Hormuz” Iran disebut menciptakan koridor petroyuan operasional pertama. Partisipasi Arab Saudi dalam mBridge dan keputusan untuk tidak memperbarui petrodollar meresmikan infrastruktur penyelesaian dalam yuan.
Di saat yang sama, bank sentral membeli lebih dari 1.200 ton emas pada 2025, tahun ketiga berturut-turut pembelian melampaui 1.000 ton. Porsi dolar dalam cadangan global turun menjadi sekitar 57%, level terendah sejak 1994, mencerminkan tren diversifikasi yang diperkuat perang meski tidak sepenuhnya diciptakan olehnya.
Gencatan senjata tidak otomatis membalikkan platform mBridge, perjanjian swap mata uang bilateral, maupun emas yang sudah tersimpan di brankas bank sentral. Dampaknya, jaringan keuangan global dinilai bergerak ke arah yang lebih terfragmentasi, meski dolar tetap dominan.
Pemulihan dinilai tidak merata
Analisis Chatham House menyebutkan bahwa bila konflik singkat, dampak terhadap PDB global cenderung moderat namun tidak merata. Amerika Serikat—sebagai produsen minyak terbesar dengan ketergantungan minimal pada Hormuz—diperkirakan lebih mampu menyerap guncangan dibanding Eropa atau Asia. Zona euro disebut berpotensi menyusut pada kuartal II sebelum bergerak datar.
Oxford Economics memperkirakan sektor minyak GCC dapat mengalami pertumbuhan pemulihan 18,2% pada 2027, sementara pemulihan pariwisata tertinggal. Iran diproyeksikan menghadapi kontraksi 9,4% pada 2026. Negara yang mengalami kekurangan bahan bakar paling parah diperkirakan bergerak paling cepat melakukan diversifikasi, sehingga eksposur terhadap energi Teluk berkurang secara permanen.
Harga minyak dan inflasi: turun dari puncak, tetapi lantai baru lebih tinggi
Harga minyak diperkirakan turun dari puncak krisis setelah gencatan senjata, tetapi kembali sepenuhnya ke kisaran pra-perang US$60–US$70 dinilai tidak mungkin dalam jangka pendek. Faktor yang menopang “lantai” harga lebih tinggi mencakup kerusakan infrastruktur, premi asuransi yang menetap lebih mahal, serta cadangan strategis yang terkuras.
Dalam jangka lebih panjang, OECD dan IMF sama-sama memproyeksikan inflasi lebih tinggi sepanjang 2026 hingga 2027. Kenaikan biaya energi, kelangkaan pupuk, dan defisit fiskal yang melebar disebut turut menjaga tekanan harga bertahan lebih lama daripada konflik itu sendiri.
Jejak kebijakan yang bertahan setelah krisis
Dalam sejarah, guncangan minyak besar sering memicu perubahan kebijakan yang bertahan lebih lama daripada krisisnya—seperti embargo 1973 yang mendorong penguatan armada nuklir Prancis dan revolusi Iran 1979 yang mempercepat efisiensi energi Jepang. Krisis Hormuz 2026 dinilai telah menghasilkan respons serupa: pengalihan jalur pipa, diversifikasi cadangan, infrastruktur penyelesaian yuan, serta komitmen belanja pertahanan.
Kesimpulannya, perang dapat berhenti, tetapi ekonomi yang terbentuk selama krisis diperkirakan tidak kembali ke pola lama. Sejumlah perubahan sudah menjadi tren di bawah permukaan dan kini mengeras menjadi struktur baru yang membentuk kebijakan fiskal dan moneter hingga akhir dekade.

