BEIJING — Apa pun hasil perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, pasar energi global diperkirakan tidak akan kembali normal dalam waktu lama. Sejumlah pengamat menilai lonjakan harga bahan bakar dapat memberi dorongan signifikan bagi percepatan energi terbarukan.
Di balik dinamika perebutan pengaruh di Teluk Persia, dua kekuatan ekonomi terbesar dunia—AS dan China—disebut tengah bersaing membentuk arsitektur energi global masa depan, termasuk siapa yang akan memegang kendali atas teknologi dan pasokan energi.
Di bawah Presiden Donald Trump, AS menegaskan komitmen untuk menggenjot produksi minyak dan gas. Sementara itu, China dalam satu dekade terakhir bertransformasi dari negara penghasil emisi karbon dioksida terbesar menjadi pemain utama dalam revolusi energi listrik, melalui pengembangan panel surya, baterai penyimpanan, dan mobil listrik.
Pakar energi Andreas Goldthau, Direktur Willy Brandt School of Public Policy di Universitas Erfurt, menilai agenda “dominasi energi” AS sangat bergantung pada pasar energi fosil dan memanfaatkan kekayaan minyak dan gas untuk kepentingan politik. Ia menyebut pendekatan itu juga terlihat dari upaya mengendalikan negara-negara kaya sumber daya atau mengatur produksi serta ekspor mereka.
Di sisi lain, Goldthau menilai China berfokus pada dekarbonisasi, teknologi bersih, dan pengurangan impor minyak serta gas. Menurutnya, ini bukan semata kebijakan iklim, melainkan soal keamanan ekonomi. Ia mengatakan China menyadari ketergantungan pada negara lain untuk menopang model ekonominya dan berupaya mengubah kondisi tersebut.
Goldthau menyebut China menjadi investor terbesar dalam energi terbarukan dan teknologi bersih, serta memimpin teknologi yang diperlukan dalam transisi energi. Ia menambahkan, dari jaringan energi pintar hingga tenaga surya dan angin, banyak produk dan komponen kini terkait dengan China, termasuk logam tanah jarang. Ia juga menyoroti kemajuan China pada elektroliser untuk hidrogen hijau dan penyimpanan baterai, sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan sekaligus kemandirian.
Analisis Badan Energi Internasional (IEA) dan konsultan manajemen McKinsey mencatat sekitar 60–70 persen mobil listrik di dunia diproduksi di China. Saat pertumbuhan ekonomi China melambat, kelebihan pasokan disebut makin banyak diekspor, termasuk ke Eropa.
China juga dinilai menguasai teknologi kunci transisi energi. Negara itu disebut mengendalikan sekitar 80 persen rantai pasok global untuk fotovoltaik, dan pada subsektor tertentu seperti produksi wafer silikon, pangsanya melebihi 95 persen. Mengacu pada Global EV Outlook IEA, pada paruh pertama 2025 China memasang kapasitas tenaga surya lebih besar dibanding total kapasitas yang dipasang di seluruh dunia.
Pangsa China dalam produksi turbin angin global juga meningkat. Berdasarkan angka Asosiasi Energi Angin Dunia dan data Bloomberg New Energy Finance, China diperkirakan menguasai sekitar 72 persen pasar global turbin angin baru pada 2025. Delapan dari sepuluh produsen terkemuka dunia disebut berasal dari China, termasuk Goldwind dan Envision.
Ekspor teknologi hijau China dilaporkan meningkat lebih dari empat kali lipat pada periode 2020–2025. Lembaga think tank energi Ember menghitung bahwa pada 2025 sektor energi bersih menyumbang lebih dari sepertiga total pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China.
Berbeda arah, AS di bawah Trump disebut memperlambat pengembangan energi terbarukan dan mempercepat ekspansi bahan bakar fosil. Slogan kampanye “drill, baby, drill” menjadi penanda kebijakan itu, sejalan dengan prinsip Menteri Energi AS Chris Wright yang juga pendiri dan mantan CEO Liberty Energy, salah satu perusahaan fracking terbesar di Amerika Utara.
Pakar energi Henning Gloystein dari Eurasia Group mengatakan kebijakan “dominasi energi” AS dijalankan secara terbuka dengan mendorong produksi dan ekspor minyak serta gas dalam negeri. Ia menambahkan, AS juga berupaya menguasai aset asing, dengan contoh yang disebutkan antara lain Venezuela, dan kemungkinan juga Iran.
Wright menyatakan bahwa dalam 20 tahun, AS berubah dari importir minyak dan gas terbesar menjadi eksportir gas global terbesar serta salah satu eksportir minyak yang dominan, berkat “revolusi serpih” atau ledakan fracking yang meningkatkan produksi minyak dan gas domestik. Gedung Putih bahkan menyatakan AS kini memproduksi lebih banyak minyak daripada Arab Saudi dan Rusia jika digabungkan, serta lebih banyak gas alam dibanding gabungan produksi Rusia, Iran, dan China.
Gloystein menilai bagi Trump, minyak merupakan faktor kekuatan geopolitik yang perlu dimiliki dan dikendalikan. Ia mencontohkan cara AS bernegosiasi dengan mitra dagang, termasuk dorongan agar Eropa membeli lebih banyak minyak dan gas AS sebagai imbalan tarif yang relatif rendah. Menurutnya, Washington menggunakan pendekatan serupa terhadap mitra lain seperti Jepang, Thailand, atau India, dengan upaya mengunci kontrak pasokan jangka panjang.
Ia menggambarkan skema pasokan LNG di mana pembeli dapat ditawari kontrak 20 tahun, sehingga gas terintegrasi dalam sistem energi negara tujuan untuk waktu lama. Menurutnya, AS sangat aktif melakukan strategi tersebut.
Kepala IEA Fatih Birol menyebut AS sebagai sumber pertumbuhan terbesar dalam produksi minyak global, namun mengingatkan agar keamanan energi abad ke-21 tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan minyak dan gas. Ia menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok untuk teknologi bersih—bidang yang dinilai memberi China keunggulan.
Revolusi serpih telah membantu AS mencapai kemandirian energi dan meningkatkan pengaruh geopolitik. China, menurut penilaian dalam laporan tersebut, menargetkan tujuan serupa melalui kepemimpinan dalam teknologi hijau, meski jalannya masih panjang karena sekitar 60 persen kebutuhan energi China masih dipenuhi batu bara.
Goldthau dan Gloystein menilai tren global mengarah pada energi terbarukan, dan kecenderungan itu sudah ada sebelum perang Iran, blokade Selat Hormuz, serta lonjakan harga minyak dan gas. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih dominan membentuk masa depan: dominasi energi fosil AS atau model negara terelektrifikasi yang didorong Beijing.
“Jika saya harus bertaruh pada sesuatu sekarang,” kata Goldthau, “saya akan memilih negara terelektrifikasi—yang tidak hanya berusaha mengarahkan pasokan ke sumber energi domestik, yang sebagian besar energi terbarukan, tetapi juga, yang terpenting, mengembangkan teknologi yang dibutuhkan negara lain.”
