Free Palestine Network (FPN) menilai posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) perlu menekankan pendekatan diplomasi yang mandiri, terukur, dan berbasis kepentingan nasional di tengah situasi global yang semakin kompleks.
Ketua FPN Furqon mengatakan Indonesia perlu memastikan setiap langkah kebijakan luar negeri tetap berpijak pada prinsip kedaulatan serta kehati-hatian dalam menjalin kerja sama internasional. “Indonesia perlu berdiri di atas kepentingannya sendiri, dengan tetap mencermati secara objektif setiap inisiatif internasional yang diikuti,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (3/4/2026).
Furqon menjelaskan, BoP bukan forum yang berada dalam kerangka resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan inisiatif yang dikaitkan dengan figur global seperti Presiden AS Donald Trump. Karena itu, ia menilai diperlukan kajian komprehensif untuk memahami tujuan, struktur, serta implikasi keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti perlunya meluruskan persepsi publik terkait BoP. Menurutnya, forum itu tidak secara spesifik dirancang sebagai wadah yang berfokus pada Gaza atau Palestina, sehingga perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari dinamika geopolitik global.
Dari sisi substansi, Furqon menekankan pentingnya kejelasan mengenai kontribusi konkret BoP terhadap upaya perdamaian, khususnya terkait isu kemerdekaan Palestina. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai relevansi keterlibatan Indonesia.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek tata kelola dan prinsip hubungan antarnegara dalam kerja sama internasional yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. “Setiap kerja sama internasional perlu dikaji dari sisi prinsip, struktur, dan dampaknya terhadap posisi negara,” katanya.
FPN mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP dengan mempertimbangkan masukan dari publik, akademisi, serta pengamat hubungan internasional. Namun, Furqon menegaskan evaluasi itu perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana Indonesia tetap dapat memainkan peran strategis dalam diplomasi global tanpa bergantung pada satu forum tertentu.
Ia menilai Indonesia memiliki modal historis dalam diplomasi internasional, termasuk peran dalam Konferensi Asia Afrika 1955 yang mendorong solidaritas negara-negara berkembang. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk mengambil inisiatif mendorong perdamaian dunia melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang.
Dalam konteks perlindungan pasukan perdamaian, Furqon juga menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme internasional yang ada, termasuk misi di bawah PBB, untuk memastikan keselamatan prajurit Indonesia tetap menjadi prioritas.
Di sisi lain, ia menyebut PBB tetap memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi global meski membutuhkan reformasi agar lebih efektif dalam menegakkan hukum internasional.
Menutup pernyataannya, Furqon menilai kekuatan kebijakan luar negeri turut dipengaruhi aspirasi masyarakat. Karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah dan publik dalam menyuarakan komitmen terhadap perdamaian dan keadilan global. “Indonesia memiliki kapasitas untuk berperan lebih besar di panggung dunia. Yang dibutuhkan adalah langkah yang mandiri, terukur, dan berpijak pada kepentingan nasional serta nilai kemanusiaan,” ujarnya.
