Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul pada 1976 sebagai kelompok separatis yang menyuarakan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Kemunculannya tidak lepas dari akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama pada masa Orde Baru, yang dinilai memperlebar jarak sosial, ekonomi, dan politik antara Aceh dan Jakarta.
Salah satu isu yang kerap disebut sebagai pemicu utama adalah ketimpangan distribusi sumber daya alam. Aceh memiliki kekayaan minyak dan gas, termasuk di kawasan Arun dan Lhokseumawe, namun hasilnya dipersepsikan lebih banyak dinikmati pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil. Dalam konteks itu, sentralisme pemerintahan Soeharto juga dinilai mempersempit ruang bagi kekhasan Aceh, baik dalam identitas budaya maupun praktik keagamaan masyarakat yang mayoritas konservatif Islam.
Kegelisahan sosial turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap arus pendatang dari luar daerah, yang dianggap mengancam identitas lokal Aceh. Situasi tersebut kemudian berkelindan dengan memori sejarah Aceh sebagai wilayah yang pernah memiliki kedaulatan politik sebagai kerajaan Islam kuat dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah bergabung dengan Republik Indonesia, janji mengenai status daerah istimewa dan otonomi yang dinilai tidak terpenuhi menjadi salah satu sumber kekecewaan.
Dalam narasi awal pembentukan GAM, Hasan Tiro disebut sebagai tokoh pendorong yang mengumumkan gerakan tersebut di Bukit Chokan, Pidie. Pada mulanya, ideologi yang diusung bernuansa Islam, namun dalam perkembangannya bergeser ke nasionalisme dan patriotisme Aceh. Konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung lama dan menelan ribuan korban jiwa. Pemerintah merespons dengan operasi militer intensif, namun kesenjangan sosial-politik tetap menjadi persoalan yang tidak mudah diurai.
Sejumlah faktor yang kerap dirangkum sebagai penyebab konflik mencakup: pertama, kekecewaan atas status otonomi dan keistimewaan Aceh yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan; kedua, eksploitasi dan ketimpangan pengelolaan sumber daya minyak dan gas; ketiga, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat pada masa Orde Baru, termasuk penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer yang memunculkan pelanggaran HAM dan penindasan; keempat, perbedaan pandangan terkait penerapan hukum Islam; dan kelima, ketegangan identitas akibat dominasi pendatang yang dipersepsikan mengancam kedaulatan lokal.
Upaya penyelesaian konflik mulai menemukan momentum setelah bencana tsunami Samudra Hindia pada 2004. Kondisi darurat kemanusiaan dan kerusakan besar di Aceh mendorong kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian agar penanganan krisis dapat berjalan. Dari situ, pendekatan pemerintah bergeser dari dominasi operasi militer menuju pembukaan ruang dialog.
Proses damai melibatkan mediasi pihak ketiga, yakni Crisis Management Initiative (CMI) dari Finlandia, yang dipandang netral dan dapat diterima kedua pihak. Perundingan berlangsung melalui lima putaran negosiasi bertahap dan terstruktur, membahas isu politik, ekonomi, dan sosial. Selain dialog, pemerintah tetap mempertahankan tekanan militer sebagai bagian dari pendekatan ganda untuk menekan eskalasi kekerasan tanpa kembali pada operasi besar.
Puncak proses tersebut terjadi pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam kesepakatan itu, GAM menerima otonomi khusus Aceh sebagai pengganti tuntutan kemerdekaan. MoU juga memuat langkah-langkah seperti pelucutan senjata, pembebasan tahanan politik, pembentukan Badan Reintegrasi Aceh, serta pengaturan partisipasi politik yang memungkinkan terbentuknya partai lokal dan keterlibatan eks anggota GAM dalam proses politik.
Kesepakatan juga mencakup rencana penarikan pasukan militer dari Aceh dan pemberian amnesti bagi tahanan politik. Otonomi khusus memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur pemerintahan sendiri, termasuk penerapan syariat Islam. Meski implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait rekonsiliasi dan penegakan keadilan atas pelanggaran masa lalu, MoU Helsinki secara signifikan menurunkan konflik bersenjata dan mengakhiri pemberontakan yang berlangsung hampir tiga dekade.
Dengan demikian, perdamaian 2005 menjadi titik balik penting dalam sejarah kontemporer Aceh. Faktor kemanusiaan pascatsunami, pergeseran strategi menuju dialog yang dimediasi, serta pengakuan atas keistimewaan Aceh menjadi elemen yang membentuk jalan keluar dari konflik yang kompleks dan berkepanjangan.
