JAKARTA — Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali menjadi perhatian setelah kedua negara mencatat kemajuan dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Pulau Kalimantan. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, menilai pendekatan damai yang ditempuh kedua negara dapat menjadi contoh bagi komunitas internasional.
Dalam wawancara di Jakarta, Selasa (3/3), Hasrin menekankan bahwa isu perbatasan merupakan persoalan sensitif karena berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Meski demikian, ia memuji adanya kemauan politik yang kuat dari kedua pihak untuk tetap mengedepankan dialog, meski prosesnya dinilai rumit.
“Saya pikir kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun menghadapi kerumitan isu perbatasan, dengan dialog damai dan negosiasi kita masih bisa menyelesaikannya demi manfaat rakyat kedua negara di masa depan,” ujar Hasrin.
Saat ini, perhatian utama tertuju pada perbatasan darat di Kalimantan yang panjangnya lebih dari 2.000 kilometer. Setelah demarkasi antara Kalimantan Utara dan Sabah dinyatakan berhasil, Indonesia dan Malaysia kini berupaya merampungkan empat titik permasalahan perbatasan yang tersisa atau Outstanding Border Problems (OBP) di wilayah Sarawak yang berbatasan dengan Kalimantan Barat serta sebagian kecil Kalimantan Utara.
Hasrin meyakini penyelesaian titik-titik tersebut akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Menurutnya, kepastian garis batas akan membantu penanganan kejahatan transnasional dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.
“Kerja sama perbatasan, di samping meningkatkan kerja sama melawan kejahatan transnasional, juga berperan mendorong peluang ekonomi baru di kawasan tersebut. Saya percaya kedua pihak terus berkomitmen menyelesaikan isu-isu bilateral yang masih tersisa,” katanya.
Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat empat titik OBP yang menjadi prioritas saat ini adalah D.400, Gunung Raya, Sibuan, dan Batu Aum. Keempatnya masih berada dalam tahap survei lapangan oleh tim teknis serta pembahasan melalui mekanisme kelompok kerja bersama (joint working group). Pemerintah kedua negara menargetkan kemajuan di titik-titik tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi.
