JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai isu, mulai dari ekonomi, diplomasi, hingga pemerintahan daerah. Saran tersebut telah diterima Kantor Presiden RI pada 25 Maret 2026.
Jusuf Kalla mengatakan, masukan itu dihimpun dari sejumlah tokoh yang menemuinya di kediaman pribadi selama bulan Ramadhan 1447 H. Menurut dia, para pemberi masukan berasal dari kalangan akademisi dan profesional, tanpa keterlibatan unsur partai politik.
“Mereka teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya, apa pun. Semua profesional dan akademisi, profesor. Dengan niat baik untuk memberikan saran, saran kebijakan kepada Bapak Presiden,” kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Ia menuturkan, saran tersebut dituangkan dalam naskah setebal enam halaman. Salah satu poin yang disorot adalah terkait pemerintahan daerah, khususnya soal efisiensi anggaran pemerintah daerah (pemda). Jusuf Kalla meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai aspek sebelum melakukan kebijakan penghematan, karena dikhawatirkan pemda akan kesulitan menjalankan pekerjaan dasar seperti perbaikan jalan dan jembatan.
Ia juga menilai anggaran transfer ke daerah, serta anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tidak dapat langsung dipangkas semata-mata untuk mempertahankan defisit anggaran sebesar 3 persen.
“Anggarannya dulu waktu zaman saya 30 persen daerah, sekarang sisa 17 persen. Akhirnya daerah tidak bisa banyak berbuat. Jalan-jalan pada rusak tidak bisa diperbaiki akibat anggarannya yang dipotong seperti untuk kebutuhan, seperti makan gratis, koperasi atau alutsista. Akibat itu maka semua dipotong di daerah termasuk anggaran itu,” ucap JK.
Selain itu, Jusuf Kalla menyampaikan adanya saran dari para ahli komunikasi agar pemerintah mengefektifkan penyampaian berbagai kebijakan kepada masyarakat untuk meminimalkan kesalahpahaman.
“Bagaimana menurut para ahli komunikasi sebaiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Ya (usulan) itu telah diterima oleh kantor Bapak Presiden tanggal 25 Maret. Jadi 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu,” tutur JK.
Jusuf Kalla menambahkan, masukan serupa juga disampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Terkait kemungkinan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya apabila waktu memungkinkan. Ia menyebut Presiden memiliki agenda yang padat, namun ia bersedia hadir untuk menyampaikan saran dan masukan yang telah dikumpulkan, termasuk dari kalangan akademisi dan duta besar yang telah berpengalaman belasan hingga puluhan tahun di pemerintahan.
“Presiden kan sangat sibuk sehingga kadang-kadang susah untuk ketemu. Tapi kalau beliau ada waktu saya bersedia untuk hadir, datang untuk menyampaikan apa itu,” tandas JK.
