Studi global terbaru yang dirilis Kaspersky menyoroti tantangan keamanan digital di kawasan Asia Pasifik, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja keamanan IT yang dinilai menghambat upaya organisasi mencegah serangan terhadap rantai pasokan (supply chain) dan hubungan tepercaya.
Dalam laporan tersebut, hampir setengah responden global (42%) menempatkan keterbatasan staf ahli sebagai kendala utama. Temuan ini muncul di tengah catatan bahwa satu dari tiga organisasi dilaporkan telah menjadi korban serangan rantai pasokan dalam setahun terakhir.
Di Asia Pasifik, tingkat kekurangan staf ahli disebut bervariasi dan timpang antarpasar. Persentase organisasi yang kekurangan tenaga ahli berkisar dari 34% di Singapura hingga 57% di Vietnam.
Selain kelangkaan pakar, tim keamanan siber di kawasan ini juga menghadapi beban prioritas yang saling bertabrakan. Di India, 54% responden menyatakan kewalahan karena terlalu banyak tugas, disusul Vietnam (48%) dan Singapura (47%).
Kepala Pusat Operasi Keamanan Kaspersky, Sergey Soldatov, memperingatkan bahwa ketika tim keamanan kewalahan dan mengesampingkan ketahanan jangka panjang demi pekerjaan yang mendesak, organisasi dapat menjadi lebih rentan terhadap ancaman yang bergerak diam-diam melalui ekosistem penyedia mereka.
Laporan itu juga menyoroti persoalan struktural. Banyak organisasi disebut beroperasi tanpa kontrak yang mewajibkan standar keamanan IT bagi pihak ketiga, dengan angka berkisar 30% hingga 61% di berbagai pasar Asia Pasifik. Secara global, hanya 15% perusahaan yang merasa langkah keamanan mereka saat ini sudah efektif. Di Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap sistem perlindungan siber yang ada dilaporkan berada di angka 14%.
Managing Director Asia Pasifik Kaspersky, Adrian Hia, menekankan pentingnya mengelola keamanan rantai pasokan dengan disiplin yang sama seperti operasi internal. Soldatov menambahkan bahwa keamanan rantai pasokan perlu diposisikan sebagai tanggung jawab bersama yang ditegakkan di seluruh jaringan bisnis.
Untuk memitigasi risiko, Kaspersky merekomendasikan sejumlah langkah, termasuk penggunaan layanan keamanan terkelola seperti Managed Detection and Response (MDR) bagi organisasi yang kekurangan sumber daya internal, serta investasi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan melalui kursus keamanan siber yang praktis.
Rekomendasi lain mencakup audit ketat terhadap pemasok sebelum kerja sama, termasuk peninjauan data kerentanan dan uji penetrasi, serta standarisasi kontrak dengan mewajibkan klausul keamanan informasi dalam setiap perjanjian pihak ketiga, termasuk protokol pemberitahuan insiden.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, laporan tersebut menyebut organisasi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan di seluruh ekosistem digital sekaligus mengurangi paparan terhadap risiko siber yang terus berkembang.
