Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendorong transisi energi bersih menjadi bagian integral dari diplomasi strategis Indonesia. Kemlu juga menyerukan perlunya kalibrasi ulang kemitraan internasional agar kerja sama berlangsung berkeadilan, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu, Muhamad Takdir, menekankan perlunya peran koordinatif yang lebih kuat dari Kemlu untuk memastikan koherensi antara diplomasi, strategi industri, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Diplomasi transisi energi harus menjamin keadilan, saling menguntungkan, serta menghasilkan dampak pembangunan jangka panjang, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi kompetisi global yang semakin ketat,” kata Takdir di Jakarta, Senin (2/3).
Sejalan dengan itu, laporan berjudul Transformative Partnerships for Indonesia's Clean Energy Transition yang disusun Synergy Policies bersama BSKLN menilai negara-negara berkembang perlu mampu menavigasi transisi energi global di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik terkait rantai pasok, mineral kritis, kebijakan industri, dan dominasi teknologi hijau.
Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menyatakan transisi energi bersih bagi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi dan otonomi strategis. Laporan tersebut juga menekankan bahwa model kerja sama yang semata-mata bertumpu pada investasi dinilai belum cukup untuk menghasilkan transformasi struktural.
Menurut laporan itu, kemitraan internasional perlu diarahkan pada pengembangan industri bersama, kolaborasi riset terapan, produksi bersama, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pembangunan ekosistem industri yang berkelanjutan.
“Transformasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya arus modal yang masuk, namun transformasi harus dinilai dari penguatan kapabilitas domestik, peningkatan nilai tambah produksi, serta daya saing jangka panjang,” ujar Dinna.
Kerangka kemitraan transformatif yang diusulkan dinyatakan selaras dengan diskursus global di berbagai forum multilateral, termasuk G20, ASEAN, serta dialog Uni Eropa–Indo-Pasifik, khususnya mengenai transisi energi berkeadilan, ketahanan rantai pasok, dan kebijakan industri hijau. Laporan tersebut juga disebut mempertimbangkan kerangka kerja yang telah ada di tingkat bilateral.
Dalam pembahasan terkait tata kelola iklim, Senior Advisor Synergy Policies Marzuki Darusman menilai diperlukan mobilisasi yang sistemik. Ia menekankan pentingnya pendekatan whole-of-nation untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri, strategi industri, sistem keuangan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Mohamad Fadhil Hasan menyambut baik inisiatif Kemlu dan Synergy Policies dalam memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan dalam transisi energi bersih. “Kami berkomitmen untuk melibatkan Kementerian Luar Negeri, Synergy Policies, serta seluruh mitra yang hadir guna memastikan percepatan transisi energi bersih dapat segera membuahkan hasil sesuai dengan target nasional,” kata Fadhil.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan bahwa transisi energi merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan komitmen kuat serta sinergi lintas pemangku kepentingan. Ia menilai dukungan penuh Kemlu terhadap program tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.
