Dunia dinilai berada dalam situasi “kebuntuan strategis” yang tidak mengarah pada perang besar, namun juga jauh dari kondisi damai. Dampaknya disebut mulai terasa hingga kawasan ASEAN, terutama melalui gangguan pasokan energi yang dipicu konflik terbaru di Timur Tengah serta melemahnya peran BRICS sebagai penyeimbang kekuatan Barat.
Pada 28 Februari 2026, pecah konflik asimetris antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut telah melumpuhkan Selat Hormuz. Perkembangan itu memicu guncangan terhadap ketahanan energi di Asia Tenggara, mengingat jalur tersebut menjadi salah satu urat nadi distribusi minyak global.
Mantan Penasihat Militer RI untuk PBB di New York periode 2017–2019, Mayor Jenderal TNI (Purn) Fulad, memperingatkan bahwa harapan terhadap BRICS untuk memainkan peran strategis dalam krisis global berada di titik terendah. Ia menyoroti pertemuan deputi menteri luar negeri BRICS di New Delhi pada 24 April 2026 yang tidak menghasilkan pernyataan bersama.
“BRICS gagal bicara satu suara. Dalam krisis, ketiadaan mekanisme pengambilan keputusan yang mengikat adalah kelemahan fatal,” kata Fulad pada Rabu (29/4/2026).
Menurut Fulad, ada tiga faktor utama yang mendorong kegagalan diplomatik BRICS, blok yang disebut mewakili sekitar 30 persen PDB global. Pertama, BRICS bukan pakta pertahanan atau aliansi militer dengan komando bersama, sehingga tidak memiliki daya tekan ketika krisis memuncak. Kedua, terdapat tabrakan kepentingan nasional di antara anggotanya; Rusia dan China dinilai memiliki agenda Timur Tengah yang berbeda dengan India yang cenderung menjaga hubungan dengan Washington. Ketiga, tidak adanya ancaman eksistensial langsung bagi anggota inti membuat respons mereka tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kemacetan energi di Selat Hormuz.
Isu yang bermula dari kegagalan koordinasi politik dan gangguan pasokan energi itu, menurut Fulad, kini bergeser menjadi ancaman terhadap kedaulatan fisik. Ia merujuk pada data intelijen terbuka yang menunjukkan Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina mulai meningkatkan impor minyak dari Rusia sebagai langkah darurat akibat tersendatnya pasokan dari Timur Tengah.
Dari perspektif militer, Fulad menekankan bahwa energi merupakan jantung logistik pertahanan. “Jika pasokan minyak terganggu, jet tempur TNI tidak bisa terbang dan kapal perang RI tidak bisa melaut. Ini adalah fakta, bukan hiperbola,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada tiga dilema sekaligus: tekanan politik Barat melalui Uni Eropa, risiko kelumpuhan operasional militer, serta ketidakpastian hukum internasional karena tidak adanya resolusi eksplisit dari Dewan Keamanan PBB.
Dalam situasi itu, Fulad menyarankan Indonesia meninjau ulang posisi “diplomasi jembatan” yang selama ini dinilai tidak tegas dan mudah dipengaruhi tarik-menarik kepentingan global. Ia mendorong langkah strategis yang lebih mandiri melalui tiga rekomendasi.
Pertama, penguatan diplomasi energi paralel untuk memperluas ruang negosiasi dengan Rusia, sembari tetap mengamankan jalur alternatif melalui China dan India agar pasokan tidak bergantung pada satu pintu. Kedua, membangun mekanisme cadangan ASEAN melalui konsensus energi regional yang kuat, dengan tujuan menciptakan sistem proteksi bersama dan jalur pasokan khusus di Asia Tenggara agar stabilitas domestik tidak mudah terganggu oleh konflik di kawasan lain.
Ketiga, sebagai fondasi jangka panjang, Fulad menekankan perlunya eksekusi hilirisasi energi secara masif, mulai dari percepatan program Biodiesel B40 dan B50 hingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil, untuk menjaga kedaulatan logistik nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
Meski demikian, ia mengingatkan agar Indonesia tidak menggantungkan nasib pada blok kekuatan mana pun. “Dalam krisis global saat ini, siapa yang menguasai energi, ia bertahan. Asia Tenggara harus belajar dari kegagalan BRICS dan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjaga kedaulatan di wilayah seperti Laut Natuna,” kata Fulad.
