Pemerintah mendorong jalur rempah menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Upaya ini mengemuka dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, di Jakarta, Selasa (28/4).
Rapat membahas percepatan dan sinkronisasi tindak lanjut penominasian jalur rempah ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sejumlah pihak hadir, antara lain perwakilan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta Yayasan Negeri Rempah.
Dalam arahannya, Warsito menegaskan jalur rempah tidak hanya terkait komoditas, melainkan narasi besar tentang identitas bangsa dan sejarah peradaban maritim Indonesia. Ia menyatakan kekuatan jalur rempah terletak bukan hanya pada produknya, tetapi juga pada proses sejarah yang membentuk jati diri bangsa.
Warsito juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem rempah dari hulu hingga hilir, mulai dari pembudidayaan, pemberdayaan petani, hingga penguatan industri dan ekspor, agar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ia menggarisbawahi perlunya keterpaduan ekosistem jalur rempah dengan peta jalan hilirisasi rempah yang telah diinisiasi Bappenas, serta dukungan lembaga riset di BRIN dan kampus-kampus.
Penguatan perspektif historis dan diplomasi turut disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Negeri Rempah, Hassan Wirajuda. Ia menilai jalur rempah merupakan bagian penting dari sejarah peradaban dunia yang menempatkan Nusantara sebagai simpul utama perdagangan dan pertukaran budaya sejak masa lampau. Menurut Hassan, kejayaan maritim seperti pada masa Sriwijaya menunjukkan Indonesia bukan sekadar titik transit, melainkan pusat penciptaan nilai tambah dalam perdagangan internasional, yang menjadi modal diplomasi bagi Indonesia saat ini.
Sementara itu, Ketua harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Ananto Kusuma Seta, menegaskan konsep jalur rempah sejak awal dirancang sebagai narasi besar yang mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Ia menyebut jalur ini tidak hanya merujuk pada perdagangan komoditas, tetapi juga jaringan interaksi budaya yang menghubungkan wilayah pedalaman, sungai, hingga pelabuhan dan lintas samudra.
Perwakilan KNIU menilai nilai utama jalur rempah berada pada kekuatan sejarah, ekonomi, dan budaya yang saling terintegrasi. Karena itu, penguatan narasi jalur rempah dinilai perlu mempertahankan perspektif maritim dan transnasional, bukan sekadar pendekatan lokal atau terbatas pada periode tertentu.
Yayasan Negeri Rempah menambahkan bahwa inisiatif jalur rempah telah berkembang sejak 2014 sebagai gerakan berbasis komunitas untuk memperkuat pemahaman kebinekaan Indonesia. Upaya ini kemudian diperluas melalui diplomasi budaya ke sedikitnya 15 negara yang memiliki keterkaitan historis dengan jalur rempah.
Namun dalam dinamika proses nominasi, disebutkan muncul sejumlah perubahan substansial dalam dokumen pengusulan ke UNESCO, termasuk perubahan nama, penyempitan cakupan wilayah, serta pergeseran periode sejarah ke era kolonial. Perubahan tersebut dinilai berpotensi melemahkan identitas jalur rempah sebagai narasi besar peradaban maritim Nusantara.
Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna menyelaraskan kembali visi nominasi. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan mitra internasional dinilai menjadi kunci agar jalur rempah tidak hanya diakui sebagai warisan dunia, tetapi juga menjadi instrumen strategis diplomasi budaya Indonesia di masa depan.
