Pandangan Amerika Serikat terhadap keamanan energi global mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Pada 1990, Presiden George H. W. Bush menegaskan posisi AS yang melihat minyak sebagai aset strategis dunia yang tidak boleh dikuasai kekuatan yang dianggap berbahaya. Dalam konteks invasi Irak ke Kuwait, Washington memandang ancaman tersebut bukan sekadar persoalan regional, melainkan risiko terhadap stabilitas pasokan energi global.
Namun, pernyataan Donald Trump pada 2026 menunjukkan pergeseran pendekatan. Trump secara implisit menolak gagasan bahwa AS harus menanggung beban menjaga pasokan energi dunia. Ia menekankan sikap yang lebih transaksional dan berorientasi pada kepentingan domestik, termasuk dengan menyatakan negara lain sebaiknya mencari sumber minyak mereka sendiri.
Meski tujuan utama serangan terhadap Iran disebut bukan demi keuntungan ekonomi semata, kebijakan tersebut dinilai menghasilkan dampak ekonomi yang relatif lebih menguntungkan bagi AS dibanding banyak negara lain. Dalam sistem global yang saling terhubung, keputusan geopolitik dapat memunculkan konsekuensi ekonomi yang tidak sepenuhnya terkendali, sekaligus menciptakan pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
Di dalam negeri, ekonomi AS digambarkan cukup tangguh meski harga bensin meningkat. Ketahanan ini dikaitkan dengan struktur energi AS yang lebih mandiri. Sebaliknya, di berbagai negara lain—terutama di Eropa—kenaikan harga energi disebut cepat memicu inflasi, meningkatkan biaya pinjaman, dan mendorong penghematan konsumsi energi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di luar AS berpotensi melambat.
Analisis Citigroup menyoroti perbedaan dampak tersebut. Eropa dinilai lebih terpukul karena ketergantungan pada impor energi, sehingga lonjakan harga langsung membebani perekonomian. Sementara itu, AS disebut berada pada posisi relatif diuntungkan karena telah menjadi eksportir energi. Dalam kondisi ini, kenaikan harga energi global tidak hanya menjadi beban, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi ekonomi AS.
Perbedaan situasi tersebut turut menjelaskan mengapa pendekatan Trump di kawasan Teluk Persia terlihat berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Secara strategis, tujuannya tetap digambarkan serupa: mencegah dominasi kekuatan yang dianggap bermusuhan dan menjaga keseimbangan geopolitik di kawasan penting. Namun, cara mencapainya disebut lebih dipengaruhi kalkulasi ekonomi domestik.
Pada masa Bush, stabilitas pasokan minyak dunia dipandang sebagai kepentingan bersama yang harus dijaga AS. Konsep ini dikenal sebagai “barang publik global”, di mana AS berperan sebagai penjamin stabilitas demi kepentingan internasional meski biaya yang ditanggung tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi langsung.
Dalam pidatonya pada 1990, Bush menyatakan intervensi militer di Teluk Persia juga bertujuan mencegah satu negara menguasai sebagian besar cadangan minyak dunia. Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan AS tidak memiliki pengganti dalam menjaga stabilitas, mencerminkan keyakinan bahwa Washington memegang tanggung jawab jangka panjang atas keamanan kawasan Teluk Persia sebagai pusat produksi energi dunia.
Trump, sebaliknya, menampilkan sikap yang lebih pragmatis. Ia menyatakan AS tidak lagi bergantung pada minyak dari Selat Hormuz, sehingga tidak memiliki urgensi yang sama untuk memastikan jalur tersebut tetap terbuka. Pernyataan itu sekaligus mengisyaratkan bahwa beban menjaga jalur perdagangan energi dapat dialihkan kepada negara-negara yang masih sangat bergantung padanya.
Perubahan sikap ini disebut menandai transformasi peran AS: dari penjaga stabilitas global menjadi pemain yang lebih fokus pada kepentingannya sendiri. Energi tidak lagi dipandang sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga alat kekuatan geopolitik.
Status AS sebagai kekuatan energi global dijelaskan terbentuk melalui revolusi shale yang meningkatkan produksi minyak dan gas domestik, disertai kebijakan yang mendukung ekspor energi. Perkembangan infrastruktur LNG juga memungkinkan energi AS menjangkau pasar internasional, mengubah posisi negara itu dari importir menjadi eksportir utama.
Akibatnya, sektor energi disebut menjadi salah satu pilar ekonomi AS. Data S&P Global menunjukkan ekspor LNG memberikan kontribusi besar, bahkan melampaui beberapa komoditas pertanian dan industri hiburan. Ini memperkuat gambaran bahwa energi menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus politik.
Dalam visi Trump, dominasi energi digambarkan bukan hanya soal ekonomi domestik, tetapi juga instrumen untuk memperluas pengaruh global. Pembentukan Dewan Dominasi Energi Nasional serta penetapan energi sebagai prioritas strategis disebut menunjukkan integrasi kebijakan energi dengan strategi keamanan nasional.
Contoh pendekatan ini dikaitkan dengan Venezuela. Penangkapan Nicolás Maduro disebut bukan hanya berdampak politik, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi dan strategis bagi AS. Dengan menguasai sumber minyak Venezuela, AS dinilai memperoleh tambahan daya ungkit dalam hubungan internasional, termasuk terhadap negara seperti Kuba.
Di Eropa, pengalaman ketergantungan energi pada Rusia setelah invasi Ukraina pada 2022 disebut memperlihatkan risiko ketika energi digunakan sebagai alat tekanan. Pembatasan pasokan oleh Rusia mendorong Eropa mencari alternatif dengan biaya tinggi, sekaligus memperbesar peran AS sebagai pemasok energi. Data Institute for Energy Economics and Financial Analysis menyebut AS kini menjadi pemasok LNG terbesar bagi Uni Eropa.
Namun, ketergantungan baru ini juga memunculkan kekhawatiran di Eropa. Sejumlah negara mulai mempertanyakan apakah mereka hanya berpindah dari satu ketergantungan geopolitik ke ketergantungan lain. Sikap Trump yang cenderung menggunakan hubungan ekonomi sebagai alat tekanan disebut memperkuat kekhawatiran tersebut.
Trump disebut berharap Iran mengikuti pola seperti Venezuela: menyerah di bawah tekanan dan membuka peluang bagi AS untuk memperoleh pengaruh atas sumber energinya. Jika skenario ini terjadi, risiko gangguan terhadap pasar energi global dinilai dapat berkurang signifikan.
Meski demikian, hasil akhir konflik masih belum pasti. Iran disebut masih memiliki pilihan untuk berdamai atau melanjutkan konflik. Jika konflik berlanjut, opsi pembukaan Selat Hormuz dengan kekuatan militer tetap disebut terbuka mengingat pentingnya jalur tersebut bagi perdagangan energi global.
Di sisi lain, terdapat batasan bagi ambisi dominasi energi AS. Biaya produksi energi di AS dinilai relatif lebih tinggi dibanding beberapa negara lain, sehingga membatasi kemampuan untuk mendominasi pasar secara absolut. Pemerintah AS juga disebut tidak memiliki kontrol penuh atas produsen energi swasta, membuat penggunaan energi sebagai alat tekanan secara langsung menjadi sulit tanpa memicu gangguan di pasar domestik—terutama jika prioritasnya menjaga harga tetap stabil di dalam negeri.
Pada akhirnya, kekuatan energi AS dinilai bergantung pada kepercayaan pasar global. Selama ini, negara lain membeli energi dari AS karena dianggap sebagai pemasok stabil dan dapat diandalkan. Jika hubungan tersebut semakin dipolitisasi atau dijadikan alat tekanan, negara-negara pembeli disebut berpotensi mencari alternatif lain, sebagaimana yang terjadi pada Rusia.
