Ketegangan di Ukraina kembali meningkat ketika Rusia dan negara-negara Barat terlibat dalam konfrontasi yang disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak Perang Dingin. Rusia mengirim pasukannya ke Republik Otonomi Krimea, wilayah Ukraina, dengan alasan melindungi warga negara Rusia. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO.
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai pertemuan darurat digelar secara beruntun, termasuk di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), NATO, dan Uni Eropa. Di saat yang sama, komunikasi intensif melalui telepon terjadi antara para pemimpin Barat dan Presiden Rusia Vladimir Putin, disertai peringatan dari sejumlah pihak.
Uni Eropa menyatakan tengah meninjau sanksi terhadap tokoh-tokoh terkait, antara lain melalui penghentian hubungan tertentu atau penolakan pemberian visa. Perwakilan senior Uni Eropa untuk urusan keamanan dan kebijakan luar negeri, Catherine Ashton, menyampaikan langkah tersebut sebagai bagian dari respons atas situasi yang berkembang.
Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa Rusia akan menghadapi konsekuensi dalam hubungannya dengan Eropa apabila tidak segera mengambil langkah yang dinilai dapat dipercaya. Konsekuensi yang disebut mencakup pembicaraan mengenai pelonggaran visa bagi warga Rusia dan perundingan Traktat Kemitraan dan Kerja Sama Rusia-Uni Eropa, bahkan kemungkinan pemblokiran aset pejabat Rusia.
Amerika Serikat juga menyampaikan peringatan langsung. Dalam pembicaraan telepon selama 90 menit dengan Presiden Putin, Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa penolakan Moskwa untuk menarik seluruh angkatan bersenjata ke pangkalannya di Krimea dapat berdampak buruk terhadap citra Rusia di tingkat internasional dan berujung pada isolasi politik serta ekonomi yang lebih dalam.
Setelah peringatan itu, Washington menyatakan menghentikan perundingan perdagangan dan investasi dengan Moskwa. Pentagon turut mengumumkan penghentian kerja sama militer dengan Rusia yang terkait krisis Ukraina, termasuk latihan perang dan kunjungan ke pelabuhan.
Di bidang diplomasi ekonomi, AS, Kanada, Inggris, dan Prancis menyatakan akan menghentikan keterlibatan dalam proses persiapan KTT G-8 di Sochi, Rusia, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni. Dari NATO, Sekretaris Jenderal Anders Fogh Rasmussen menyatakan perkembangan di dalam dan sekitar Ukraina berpotensi mengancam negara-negara anggota NATO yang berbatasan dengan Ukraina serta dapat mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan Eropa-Atlantik.
Menanggapi tekanan tersebut, Presiden Putin menyatakan pengerahan prajurit ke Krimea bertujuan melindungi warga negara Rusia yang dinilai terancam, termasuk dari bahaya yang bisa timbul akibat unsur nasionalis provokatif di Ukraina. Menurut Putin, tindakan Rusia sejauh ini dinilai tepat dan dimaksudkan untuk menstabilkan situasi ke arah damai.
Rusia juga menilai kecaman NATO tidak membantu menstabilkan situasi, setelah NATO menyatakan Moskwa mengancam perdamaian dan keamanan di Eropa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam ancaman “sanksi dan boikot” dari Barat terkait peran Rusia dalam krisis yang disebut terus mengalami eskalasi.
Meski peringatan dan ancaman sanksi terus disampaikan, sejumlah pihak di Barat menilai langkah sepihak tidak akan efektif tanpa koordinasi luas. Senator AS Chris Murphy menyatakan sanksi sepihak dari Amerika Serikat hanya akan berdampak kecil apabila tidak disertai tindakan terkoordinasi dengan Eropa. Mantan Menteri Pertahanan AS Robert Gates merekomendasikan agar Presiden Obama mempertimbangkan respons terhadap Rusia secara cermat, terutama jika sekutu Eropa bersuara keras namun tidak mengambil tindakan tegas.
Senator AS John McCain juga menyebut ancaman boikot KTT G-8 di Rusia tidak cukup memberi daya tangkal. Sementara itu, Jerman menolak menyingkirkan Rusia dari G-8 dan menyerukan negara anggota lain untuk meninjau kembali wacana tersebut.
Opsi sanksi yang lebih keras, seperti menargetkan bank atau memblokir keuangan Rusia sebagaimana pernah dilakukan terhadap Iran, juga dinilai sulit diterapkan. Hal ini terkait hubungan ekonomi Eropa-Rusia yang erat. Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn menyatakan sekitar 25% pasokan energi Eropa berasal dari Rusia, sementara keterkaitan ekonomi kedua pihak dinilai sudah terlalu dalam.
Di sisi lain, Amerika Serikat disebut tidak dapat mengabaikan peran Rusia dalam penyelesaian sejumlah isu internasional, termasuk Suriah dan dokumen nuklir Iran, mengingat pengaruh Moskwa dalam berbagai perundingan global.
Di tengah membesarnya ketegangan, muncul penekanan bahwa penyelesaian krisis membutuhkan dialog terbuka dan tulus di antara pihak-pihak terkait, alih-alih mengandalkan sanksi semata.
