Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyerukan penghentian perang dan penghapusan segala bentuk penjajahan di dunia. Dalam pernyataan resminya, LPOI juga menyatakan dukungan terhadap langkah diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berorientasi pada perdamaian berkeadilan.
Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi konflik global dan polarisasi geopolitik yang dinilai mengancam stabilitas dunia. LPOI menilai situasi internasional saat ini berada pada titik kritis, ditandai eskalasi konflik bersenjata, agresi lintas batas, krisis kemanusiaan, hingga disrupsi ekonomi global yang disebut telah menggerus fondasi tatanan internasional berbasis hukum, keadilan, dan martabat manusia.
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj menegaskan amanat konstitusi Indonesia menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ia menilai amanat tersebut bukan hanya prinsip domestik, melainkan mandat internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam memperjuangkan keadilan global.
Menurut Said Aqil, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memiliki legitimasi historis dan kredibilitas moral untuk berperan sebagai jembatan dialog di tengah polarisasi dunia. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak hanya berkewajiban menjadi pengamat, melainkan pelaku aktif dalam menciptakan solusi yang adil dan berimbang. “Perdamaian abadi bukan sekadar absennya perang, melainkan hadirnya keadilan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, LPOI menyerukan kepada komunitas global untuk menghentikan perang, mengakhiri penjajahan, serta menolak kolonialisme dalam segala bentuknya, baik militer, ekonomi, maupun struktural. LPOI juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden Prabowo dalam mengambil langkah konkret dan strategis di bidang diplomasi internasional.
LPOI memaparkan sejumlah poin sikap. Di antaranya, Indonesia diminta memimpin diplomasi perdamaian yang proaktif dan berani dengan menginisiasi dialog tingkat tinggi, mendorong gencatan senjata permanen, memperjuangkan koridor kemanusiaan, serta menjadi mediator yang kredibel dalam penyelesaian konflik internasional.
LPOI juga menekankan pentingnya Indonesia menolak tunduk pada tekanan atau dominasi kekuatan mana pun dengan menegaskan politik luar negeri bebas dan aktif tanpa intervensi serta tanpa keberpihakan pada blok yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Selain itu, LPOI meminta penegakan supremasi hukum internasional tanpa standar ganda, termasuk mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Di bidang ketahanan, LPOI menilai perlu penguatan keamanan nasional secara terintegrasi melalui penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, keamanan siber, serta diplomasi pertahanan yang strategis dan terukur. LPOI juga mendorong konsolidasi solidaritas Global Selatan dengan memperkuat kolaborasi antarnegara berkembang guna menciptakan arsitektur global yang lebih demokratis, inklusif, dan setara.
LPOI menilai perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional. Stabilitas politik, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta persatuan nasional disebut menjadi fondasi utama bagi kepemimpinan global yang efektif.
“Kepemimpinan yang berani dibutuhkan saat ini—kepemimpinan yang mampu berkata tidak terhadap tekanan yang merugikan kepentingan nasional dan menempatkan kemanusiaan di atas dominasi,” kata Said Aqil.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa—akademisi, tokoh agama, masyarakat sipil, dunia usaha, generasi muda, dan diaspora—untuk memperkuat persatuan nasional dalam mendukung diplomasi Indonesia yang tegas, independen, dan bermartabat. LPOI menegaskan dukungan yang diberikan bukan sekadar simbol, melainkan komitmen moral dan konstitusional demi Indonesia yang aman, maju, berdaulat, adil, dan bermartabat di tengah dinamika global.
