Eskalasi konflik yang kian meruncing di kawasan Asia Barat memicu keprihatinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan. Organisasi tersebut meminta Pemerintah Indonesia tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktif menjalankan peran diplomasi sesuai amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
Sekretaris MUI Sumsel, Kyai Mahmudin, menilai posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia membawa tanggung jawab moral di kancah internasional. Ia menekankan Indonesia perlu hadir sebagai bagian dari solusi di tengah situasi global yang disebut semakin memanas.
“Kita memiliki mandat konstitusional untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia. Dalam situasi global yang semakin memanas ini, Indonesia tidak boleh diam. Kita harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penyaksi sejarah,” ujar Kyai Mahmudin, Selasa (3/3/2026).
Dalam pernyataannya, MUI Sumsel juga menyoroti dinamika politik global, termasuk sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif. Kyai Mahmudin menilai pendekatan agresi militer yang masih kerap digunakan dapat mengikis kepercayaan dunia terhadap forum-forum perdamaian, seperti Board of Peace (BOP).
Ia menegaskan, perdamaian global hanya dapat terwujud jika ada ketegasan terhadap segala bentuk agresi. Tanpa sikap yang konsisten, upaya perdamaian yang disuarakan di panggung internasional, termasuk dalam ajang seperti WEF Davos, dikhawatirkan hanya menjadi retorika.
“Dunia yang damai harus dimulai dengan sikap tegas menolak agresi. Jika pendekatan militer terus dikedepankan, maka kepercayaan global terhadap upaya perdamaian akan semakin melemah,” imbuhnya.
Selain menyoroti diplomasi, MUI Sumsel turut menekankan aspek keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah. Menurut mereka, banyak WNI berada di wilayah tersebut untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun melaksanakan ibadah umrah, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang konkret.
Secara garis besar, MUI Sumsel menyampaikan tiga poin utama terkait memanasnya konflik di Asia Barat: mendesak pemerintah memperkuat diplomasi perdamaian secara konsisten, mengevaluasi keterlibatan dalam forum internasional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip politik bebas aktif, serta menjamin perlindungan maksimal dan langkah mitigasi bagi WNI di kawasan konflik.
