Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyoroti dampak konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional. Ia menilai tingginya ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku membuat sektor ini rentan terhadap gejolak global.
Nevi menyampaikan, Indonesia hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri, terutama untuk komponen seperti resin dan nafta. Keterbatasan kapasitas industri petrokimia domestik menyebabkan sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor, terutama dari kawasan Timur Tengah.
Menurut Nevi, ketika terjadi konflik di Timur Tengah, pasokan nafta dapat terganggu. Ia menyebut sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Dampaknya, harga resin dan produk plastik dilaporkan meningkat tajam, dengan kenaikan sekitar 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa mencapai 70 persen.
Ia menambahkan, lonjakan harga bahan baku mulai menekan sektor industri hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, serta otomotif. Kenaikan biaya produksi dinilai dapat menggerus margin pelaku usaha dan berpotensi memengaruhi harga barang konsumsi di masyarakat.
Nevi juga mendorong agar kondisi ini dijadikan momentum transformasi industri. Ia meminta pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada plastik berbasis fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, termasuk mengoptimalkan penggunaan bahan daur ulang.
Untuk langkah jangka pendek, Nevi meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera mencari sumber bahan baku alternatif dari negara lain, seperti kawasan Afrika dan India, agar rantai pasok tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, ia menekankan pentingnya penguatan industri petrokimia nasional. Pembangunan kilang dan pabrik resin di dalam negeri disebutnya menjadi kunci untuk mendorong kemandirian industri.
Selain itu, Nevi mendorong kebijakan stabilisasi harga melalui insentif fiskal, subsidi terbatas, serta penyesuaian bea impor bahan baku. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan tekanan berlarut dan meminta negara hadir melindungi industri plastik nasional sebelum dampaknya meluas.
