Jakarta — Di tengah wacana dan hiruk-pikuk tawaran Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik Iran, pakar hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menilai ada persoalan yang lebih mendasar: Indonesia dinilai keliru menempatkan diri dalam panggung diplomasi Timur Tengah.

Dalam wawancara dengan Abraham Samad pada Rabu (1/4/2026), Dinna menekankan bahwa diplomasi sejati seharusnya berlangsung senyap dan penuh perhitungan, bukan menjadi panggung yang dirayakan. Menurutnya, pendekatan yang tampak ke publik justru berisiko mengaburkan kerja diplomatik yang seharusnya terukur.

Dinna menilai Indonesia tidak memiliki prasyarat yang dimiliki negara seperti Pakistan atau Turki untuk menjadi mediator yang efektif. Ia menyebut Indonesia tidak memiliki senjata nuklir, tidak memiliki jaringan diplomatik yang mendalam dengan Iran, serta belum memiliki tenaga ahli yang memadai di bidang nuklir, logistik maritim, maupun intelijen terorisme dalam skala Timur Tengah.

Ia menyarankan agar Indonesia mengalihkan energi diplomatik ke arena yang dinilai lebih sesuai dengan kapasitasnya, seperti forum NATO, Uni Eropa, atau mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketimbang mencoba masuk ke pusat konflik yang bukan bidang keahlian Indonesia.

Dinna juga menyampaikan kekhawatiran terkait kesiapan strategi pemerintah. Menurutnya, belum terlihat tanda-tanda Kementerian Luar Negeri membentuk unit khusus dengan strategi terukur dalam menghadapi Amerika. Kondisi itu, kata Dinna, membuat langkah-langkah yang muncul ke permukaan lebih tampak sebagai pencitraan daripada diplomasi yang sesungguhnya.