Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan menekankan pentingnya kemandirian diplomasi Indonesia dalam merespons konflik global. PBNU menilai eskalasi perang tidak hanya memperparah penderitaan di kawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk bagi Indonesia.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Diskusi Pojok Kramat Spesial Harlah ke-41 LAKPESDAM PBNU bertema “Peran NU dalam Perdamaian Dunia” yang digelar di Lobby Plaza PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menilai konflik yang berlangsung tidak dapat dipahami semata sebagai pertikaian Iran dan Israel. Menurutnya, situasi itu juga merupakan arena tarik-menarik kepentingan kekuatan besar dunia.
Dalam merespons perkembangan tersebut, PBNU menempuh jalur diplomasi lunak (soft diplomacy) dengan melakukan komunikasi langsung ke tiga kedutaan besar, yakni Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Langkah ini disebut bertujuan memperoleh gambaran yang lebih utuh sekaligus menyampaikan sikap organisasi.
Ulil menilai upaya itu diperlukan untuk menghadirkan perspektif yang lebih berimbang di tengah derasnya arus informasi publik yang kerap bias. Ia menegaskan, “Perang hanya akan memperluas penderitaan, bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga berdampak secara global, termasuk bagi Indonesia.”
Ulil juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik dapat menekan stabilitas ekonomi nasional, terutama melalui kenaikan harga energi. Dalam konteks itu, ia menilai kebijakan pemerintah menahan harga minyak sebagai langkah strategis, meski membawa konsekuensi beban fiskal yang tidak ringan.
Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kibtiah, menjelaskan konflik Timur Tengah tidak bisa dipahami hanya dari perspektif agama, melainkan perlu dilihat sebagai pertarungan kepentingan politik global. Ia menekankan hubungan Iran dan Israel memiliki dinamika historis yang kompleks, terutama sejak Revolusi Iran 1979 yang mengubah orientasi politik negara tersebut.
“Ini bukan sekadar soal Sunni-Syiah atau Islam dan non-Islam, tapi soal siapa melanggar hukum internasional dan bagaimana konfigurasi kekuatan global bekerja,” kata Tia.
Tia turut menggarisbawahi pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi energi dunia. Ia menyebut sekitar 80 persen kebutuhan minyak Asia bergantung pada jalur ini, sehingga konflik di kawasan tersebut dinilai dapat berimbas langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Tia, NU perlu berperan sebagai “tameng” untuk meluruskan misinformasi, termasuk narasi yang memecah belah umat berbasis identitas mazhab. Ia mengingatkan, apabila narasi keliru dibiarkan, publik berisiko gagal memahami realitas global secara utuh.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Luthfi Zuhdi menilai NU memiliki legitimasi moral untuk terlibat dalam isu-isu global, termasuk perdamaian dunia. Ia menyebut sejak kembali ke Khittah 1926, NU semakin aktif dalam diplomasi internasional melalui berbagai forum global yang menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian konflik lintas negara.
Luthfi juga menyoroti pentingnya prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang memungkinkan negara tetap independen di tengah tekanan global. “Indonesia punya tradisi diplomasi yang kuat dan independen. Bahkan dalam tekanan besar sekalipun, Indonesia mampu mengambil sikap berbeda dari kekuatan global,” ujarnya.
Namun, Luthfi mengingatkan dinamika global saat ini turut ditentukan oleh perebutan sumber daya, khususnya energi dan mineral, sehingga pendekatan ideologis semata tidak cukup untuk memahami konflik internasional.
PBNU dinilai memiliki peran strategis dalam meredam narasi radikal yang kerap menyederhanakan konflik Timur Tengah menjadi isu sektarian. Diskursus yang diangkat PBNU menegaskan bahwa konflik di kawasan tersebut bukan hanya persoalan regional, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial Indonesia.
Melalui pendekatan diplomasi, penguatan kapasitas nasional, serta narasi keagamaan yang moderat, PBNU memandang Indonesia perlu menempatkan diri secara strategis di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
