Pemerintah menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga di bawah 3 persen meski beban subsidi meningkat di tengah tekanan global, tensi geopolitik, dan kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan tersebut berjalan seiring keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, salah satu langkah utama yang ditempuh pemerintah adalah memastikan konsumsi masyarakat tetap kuat. Karena itu, pemerintah memilih menahan harga BBM bersubsidi meski terdapat tekanan dari faktor eksternal.
“Resepnya pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan. Yang kedua, dari sisi eksternal sebenarnya ada natural hedge,” ujar Juda dalam keterangannya di Auditorium Menara Bank Mega, dikutip Rabu, 8 April 2026.
Juda menjelaskan, kenaikan belanja subsidi akan dikelola dengan melakukan efisiensi pada pos belanja lain tanpa mengurangi efektivitas program prioritas. Menurutnya, ruang efisiensi tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal agar tetap mampu meredam tekanan global.
“Karena belanja subsidinya naik, ini kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien tapi tetap efektif untuk mendorong program-program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi. Inilah yang kita kelola sehingga secara keseluruhan APBN kita masih bisa kita jaga di bawah 3 persen defisit anggarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah telah melalui perhitungan rinci. Karena itu, respons fiskal terhadap gejolak global diklaim tidak bersifat reaktif, melainkan terukur, adaptif, dan berbasis kalkulasi yang matang.
“Apa yang kami sampaikan di fiskal ini adalah berdasarkan perhitungan-perhitungan detail. Jadi ini memang sebuah masukan dan tentu saja komunikasi terus harus kita lakukan dari hari ke hari,” kata Juda.
Pemerintah juga menilai kinerja perekonomian nasional hingga kuartal I 2026 masih solid. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,4 persen hingga 6 persen, ditopang konsumsi domestik, penguatan komoditas ekspor seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), serta investasi yang terus bergerak.
Di sisi lain, kinerja penerimaan pajak dan belanja negara disebut menunjukkan tren positif. Kondisi ini dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan agenda prioritas nasional.
Senada, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah tekanan ekonomi global. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5 persen, inflasi terkendali di kisaran 3 persen, serta surplus neraca perdagangan berlanjut.
“Itu banyak negara lain iri bisa punya pertumbuhan di atas 5 persen, bisa punya inflasi di kaliber 3 persen. Lalu kemudian surplus dagang kita sudah 70 bulan berturut-turut, 5 tahun lebih surplus dagang, cadangan devisa kita memadai, manufaktur kita masih ekspansif,” kata Suahasil.
Menurut Suahasil, tantangan global menuntut kebijakan yang adaptif, namun tetap harus bertumpu pada fondasi ekonomi yang kuat agar Indonesia dapat menjaga momentum pertumbuhan dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Ia menekankan pentingnya konsistensi terhadap lima agenda besar pembangunan, yakni peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses layanan dasar serta memperkuat ketahanan pangan dan energi; reformasi kelembagaan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan kredibel; penegakan kebijakan ekonomi makro yang adaptif dan responsif; serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.
“Konsisten aja pada lima ini, kalau buat saya. Nah, tentu konsistensi ini kita terjemahkan di setiap periode pemerintahan, dan oleh setiap periode pemerintahan yang diterjemahkan dalam APBN dari tahun ke tahun,” tegas Suahasil.
