Pada tahun 2011, Vietnam semakin aktif dalam berbagai kegiatan diplomasi multilateral, khususnya melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Vietnam memanfaatkan forum ini tidak hanya untuk memperoleh bantuan materi dan pengalaman demi perkembangan nasional, tetapi juga untuk menegaskan komitmen politiknya dalam menghormati hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa kedaulatan secara damai.

PBB merupakan forum global terbesar yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Organisasi ini berperan dalam berbagai bidang internasional mulai dari keamanan dan politik hingga ekonomi, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2011, perubahan politik di berbagai negara dan munculnya tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan energi dan pangan, serta ketidakstabilan di beberapa wilayah seperti Afrika Utara dan Timur Tengah semakin menegaskan pentingnya peranan PBB. Bagi Vietnam, PBB menjadi instrumen strategis dalam melaksanakan politik luar negeri dan memperkuat integrasi internasional.

Duta Besar Vietnam untuk PBB, Le Hoai Trung, menyatakan bahwa PBB merupakan organisasi internasional yang mencakup seluruh negara, termasuk negara besar dan kelompok besar, serta ribuan organisasi non-pemerintah. Forum ini menjadi sarana bagi Vietnam untuk memperluas hubungan dengan berbagai mitra dan menjalankan kebijakan luar negeri secara komprehensif.

Selain fungsi utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, PBB juga menjadi wadah pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial. Vietnam memanfaatkan berbagai dana dan program PBB seperti UNDP dan UNICEF, serta organisasi spesialis di bidang telekomunikasi, pariwisata, dan kebudayaan untuk mengakses kebijakan, pengalaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Meski dukungan dana dari PBB tidak besar, bantuan tersebut difokuskan pada isu sosial penting dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Vietnam, termasuk bidang ketahanan pangan, kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan jaring pengaman sosial.

Le Hoai Trung menambahkan bahwa pada tahun 2011, program bantuan PBB yang disetujui untuk Vietnam mencapai sekitar 3 juta USD untuk lima tahun ke depan. Namun, aspek yang lebih penting adalah transfer pengalaman dan teknologi, terutama melalui badan-badan seperti Badan Energi Atom Internasional, yang relevan dengan rencana Vietnam mengembangkan energi nuklir damai.

Dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia, Vietnam juga menggunakan forum PBB untuk menyampaikan pandangan dan politiknya. Pada 2011, Vietnam aktif berpartisipasi dalam mekanisme hak asasi manusia PBB dan sedang mempersiapkan pencalonan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia periode 2013-2016. Wakil Kepala Biro Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Vietnam, Hoang Chi Trung, menyatakan bahwa Vietnam rutin mengikuti sidang Dewan HAM, menjalin dialog dengan pakar independen PBB, serta berdialog dengan sejumlah negara mitra untuk memperjelas kebijakan dan upaya reformasi dalam perlindungan hak asasi manusia di Vietnam.

Vietnam juga menggunakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan konvensi internasional, untuk mengemukakan pandangan konsistennya dalam menyelesaikan perbedaan dan sengketa dengan negara lain secara damai. Duta Besar Le Hoai Trung menegaskan bahwa dalam sengketa Laut Timur, Vietnam menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan mendorong kerjasama regional dalam bidang keamanan maritim dan pemberantasan kejahatan.

Saat ini, Vietnam dan PBB tengah menyusun Rencana Kerangka Kerjasama untuk periode 2012-2016 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi Vietnam 2011-2015. Selain itu, Vietnam aktif membangun "Satu Rumah PBB" yang ramah lingkungan sebagai kantor bersama bagi organisasi PBB di negara ini. Melalui kerjasama erat dengan PBB, Vietnam berupaya mengimplementasikan politik luar negeri yang terbuka, beragam, dan terarah demi mendukung target pembangunan sosial dan ekonomi nasional secara nyata.