Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Rabu sore (11/5), menerima Victoria Kwakwa, Wakil Presiden Bank Dunia (WB) urusan kawasan Asia-Pasifik sekaligus Direktur Nasional WB di Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, PM Nguyen Xuan Phuc menyatakan keyakinannya bahwa dengan jabatan barunya, Kwakwa akan memberikan kontribusi penting dalam mempertahankan dan mengembangkan hubungan antara Vietnam dan Bank Dunia.
PM Nguyen Xuan Phuc menyoroti kebijakan integrasi Vietnam serta partisipasi negara itu dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, termasuk TPP dan perjanjian Vietnam-Uni Eropa. Menurutnya, kesepakatan-kesepakatan tersebut membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan baru. Karena itu, Vietnam berharap WB dapat membantu agar negara tersebut memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perjanjian-perjanjian tersebut untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, PM Nguyen Xuan Phuc menegaskan bahwa Vietnam termasuk negara yang terdampak berat oleh perubahan iklim. Ia menyampaikan harapan agar WB memperkuat kerja sama dan memberikan dukungan yang bersifat praktis, baik untuk kebutuhan mendesak maupun solusi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim.
PM Nguyen Xuan Phuc juga menyatakan keinginan agar WB, melalui prestisenya, terus memperluas kerja sama dan bantuan kepada Vietnam, termasuk penyediaan sumber modal ODA yang diprioritaskan untuk membantu Vietnam mengatasi berbagai kesulitan sebelum dan selama proses transisi.
Sementara itu, Victoria Kwakwa menegaskan bahwa kelompok Bank Dunia akan terus mendukung Vietnam guna memperkuat hubungan WB-Vietnam serta membantu negara tersebut mengatasi tantangan yang dihadapi. Ia juga menyatakan kesiapan WB untuk membantu Vietnam mengakses sumber modal prioritas bagi pembaruan energi, sejalan dengan upaya global mengurangi dampak perubahan iklim dan komitmen Vietnam pada Konferensi COP-21.
Menurut Kwakwa, program ini dinilai penting dan dilaksanakan dengan upaya yang keras serta serius oleh WB. Vietnam disebut sebagai salah satu dari lima negara yang diprioritaskan untuk menjalankan program tersebut.
