Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah optimistis mampu menghadapi potensi krisis energi global di tengah ketidakpastian dunia. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Menurut Prabowo, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional meski dinamika global terus berubah. Ia menilai pemerintah dalam satu setengah tahun terakhir telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal dalam menjalankan tugas bernegara.
Dalam arahannya, Prabowo kembali mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada potensi krisis global di tiga sektor utama, yaitu pangan, energi, dan air. Ia menyebut proyeksi tersebut juga telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Prabowo turut menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Namun, ia menyatakan Indonesia berada pada posisi yang relatif aman setelah mempelajari data dan menerima laporan dari para menteri.
Untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan langkah strategis guna menjaga stabilitas energi nasional, terutama pada periode 12 bulan ke depan yang disebutnya sebagai masa kritis. Prabowo mengatakan pemerintah akan mengendalikan konsumsi bahan bakar dalam jangka pendek agar ketahanan energi tetap terjaga.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan kebijakan subsidi energi akan tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat kecil. Ia menyatakan subsidi BBM akan dipertahankan bagi rakyat kecil dan rakyat miskin, dengan sasaran sekitar 80 persen masyarakat. Sementara itu, ia menegaskan kelompok mampu yang ingin menggunakan BBM dengan harga lebih tinggi perlu membayar sesuai harga pasar.
Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Ia menilai situasi krisis global dapat menjadi momentum untuk mempercepat reformasi, meningkatkan efisiensi, mencegah pemborosan, serta menutup celah kebocoran dan korupsi.
Penegasan tersebut, menurut Prabowo, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan kebijakan berjalan cepat, tepat, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
