Rusia tengah mempertimbangkan perubahan aturan yang dapat membuka jalan bagi legalisasi kendaraan yang dilaporkan dicuri dari negara-negara Uni Eropa (UE) dan negara lain yang dikategorikan Moskow sebagai “tidak bersahabat”. Wacana ini memicu kekhawatiran di Jerman dan sejumlah negara Eropa, karena dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara serta mendorong pencurian kendaraan.
Menurut laporan terkait pembahasan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Rusia mengusulkan perubahan undang-undang yang memungkinkan warga mendaftarkan kendaraan secara resmi meski kendaraan itu sebelumnya masuk daftar pencarian internasional. Usulan ini disebut berkaitan dengan arahan Presiden Vladimir Putin.
Rencana tersebut muncul di tengah klaim otoritas Rusia bahwa mereka mengalami kesulitan menelusuri dan memverifikasi status kendaraan yang masuk ke wilayah Rusia. Kesulitan terutama terjadi ketika negara asal kendaraan tidak memberikan respons atas permintaan informasi dari pihak Rusia.
Pemerintah Rusia menyatakan aturan baru dimaksudkan untuk melindungi pemilik kendaraan yang masuk daftar pencarian akibat laporan dari negara-negara yang dianggap “tidak bersahabat”. Dalam kategori ini, Rusia memasukkan 27 negara anggota UE serta negara lain seperti Swiss, Norwegia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
Rancangan aturan itu juga disebut berpotensi melegalkan kendaraan yang dinyatakan hilang oleh Ukraina. Hal ini dikaitkan dengan kendaraan yang diambil dari wilayah Ukraina yang berada di bawah pendudukan Rusia.
Kementerian Dalam Negeri Rusia menyebut salah satu kendala utama adalah tidak adanya penjelasan rinci mengenai alasan sebuah kendaraan masuk daftar buronan internasional. Sejak konflik Rusia-Ukraina, negara-negara yang dikategorikan “tidak bersahabat” disebut tidak lagi merespons permintaan informasi dari Rusia mengenai kendaraan-kendaraan tersebut.
Jerman menjadi salah satu contoh yang disorot Moskow. Kementerian Dalam Negeri Rusia menuduh Berlin mengabaikan permintaan informasi “karena alasan politik”. Dalam laporan Kementerian Dalam Negeri Rusia, pada Januari 2026 terdapat 123 kendaraan yang dilaporkan sebagai buronan internasional oleh Berlin dan ditemukan di Rusia. Namun, Rusia mengklaim tidak menerima penjelasan dari Jerman mengenai alasan kendaraan-kendaraan itu masuk daftar pencarian.
Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (BKA) mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada pertukaran informasi dengan Rusia terkait kasus-kasus semacam itu. BKA juga menyatakan mengetahui adanya permintaan dari otoritas Rusia mengenai kendaraan yang didaftarkan oleh Jerman.
Namun, BKA menekankan bahwa aspek hukum dalam kasus-kasus tersebut sebagian besar bersifat perdata, seperti persoalan kepemilikan dan kepentingan pemilik untuk memulangkan kendaraan. Karena itu, BKA menyebut tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan tersebut secara langsung, dan perkara lebih dipandang sebagai sengketa kepemilikan ketimbang ranah pidana.
BKA tidak berkomentar mengenai kemungkinan dampak aturan baru Rusia terhadap angka pencurian mobil di Jerman. Sementara itu, data di Jerman menunjukkan skala pencurian kendaraan: sepanjang 2024, sebanyak 30.373 kendaraan dilaporkan dicuri, dengan 8.858 kasus atau kurang dari 30% yang berhasil diungkap. Angka 123 kendaraan asal Jerman yang tercatat oleh Rusia pada Januari 2026 disebut hanya sebagian kecil dari total kasus pencurian.
Serikat polisi Jerman, GdP, turut menyampaikan kekhawatiran. Juru bicaranya, Benjamin Jendro, mengatakan saat ini “tidak ada pertukaran resmi yang intensif” dengan Rusia “di banyak tingkatan”. Ia menilai rancangan undang-undang Rusia sebagai “sinyal yang sangat buruk” karena dinilai “mendorong kejahatan”.
Jendro juga menyinggung kendala praktis dalam pengambilan kendaraan curian. Dalam kondisi saat ini, menurutnya, sangat sulit bagi pejabat Jerman untuk melakukan perjalanan ke Rusia guna mengambil kendaraan yang ditemukan, terlebih karena klaim asuransi sering kali sudah diselesaikan ketika kendaraan tersebut teridentifikasi.
Ia menjelaskan, praktik yang kerap terjadi adalah kendaraan dicuri, dibawa ke Eropa Timur, lalu segera dibongkar. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan peningkatan sistem anti-pencurian oleh produsen, termasuk penggunaan pelacak GPS. Meski begitu, ada pula kendaraan yang dicuri berdasarkan pesanan tertentu dan dikirim ke negara tujuan yang sulit dijangkau penegak hukum.
Di Rusia, sejumlah pakar juga menyoroti potensi risiko lain: penipuan asuransi skala besar. Alexander Kholodov dari Kamar Publik Federasi Rusia (OPRF) menilai perubahan undang-undang dapat membuka celah penipuan, mengingat praktik serupa pernah terjadi pada 1990-an hingga awal 2000-an. Skema yang digambarkan melibatkan pencurian yang direkayasa, di mana mobil dijual di Jerman, dibawa ke Rusia, lalu pemilik melaporkan kendaraan hilang setelah sekitar sebulan untuk memperoleh ganti rugi asuransi di Jerman.
Pengacara Rusia Sergei Smirnov menyampaikan pandangan serupa. Ia berpendapat aturan baru dapat mendorong pihak di luar Rusia meningkatkan penipuan asuransi: mobil dicuri di Eropa, korban menerima klaim asuransi, kemudian kendaraan dibawa secara ilegal ke Rusia dan dilegalkan melalui proses pendaftaran.
Namun, Asosiasi Asuransi Jerman (GDV) menyatakan skema penipuan seperti itu tidak umum terjadi. GDV meyakini sebagian besar pencurian kendaraan merupakan tindak kriminal nyata, bukan rekayasa, dan menilai perubahan hukum di Rusia tidak otomatis memicu lonjakan besar pencurian kendaraan di Jerman.
