Paket sanksi ke-20 Uni Eropa menetapkan larangan sektoral terhadap seluruh layanan kripto Rusia. Mulai 24 Mei 2026, semua transaksi dengan penyedia layanan kripto dan platform exchange yang terdaftar di Rusia akan menjadi ilegal bagi pelaku pasar yang berada di bawah yurisdiksi Uni Eropa.
Kebijakan ini muncul bersamaan dengan rencana otoritas Rusia untuk memusatkan pasar kripto domestik. RUU bertajuk “Tentang Mata Uang Digital dan Hak Digital” mengusulkan kewajiban penyimpanan aset kripto di depository serta pelarangan penggunaan wallet pribadi. Kombinasi dua perkembangan ini dinilai meningkatkan risiko bagi investor aset kripto di Rusia, terutama terkait akses ke likuiditas dan keterlacakan transaksi.
Sejumlah ahli menilai larangan Uni Eropa tidak otomatis membuat semua aset kripto yang pernah melewati “sirkuit” Rusia langsung dianggap bermasalah. Namun, mereka mengingatkan bahwa sentralisasi infrastruktur di Rusia dapat mempermudah pelabelan dan pemblokiran aset yang terhubung dengan platform resmi Rusia.
Mikhail Uspensky, anggota dewan ahli Duma Negara untuk regulasi legislatif aset kripto, menyebut dalam praktiknya aset kripto yang berkaitan dengan Rusia sudah kerap diperlakukan sebagai berisiko tinggi. Menurut dia, platform besar—terutama yang berbasis di Eropa—cenderung menolak menerima aset kripto yang memiliki keterkaitan dengan Rusia.
Di sisi lain, Daria Mitrokhina, pengacara utama proyek internasional di Right Side, mengatakan penilaian tersebut tidak selalu berlaku untuk semua kasus. Ia menjelaskan aset kripto yang hanya digunakan oleh warga negara Rusia atau menggunakan platform yang tidak terkena sanksi, tidak memiliki risiko pemblokiran sebesar aset yang digunakan melalui platform yang sudah disanksi.
Mitrokhina menekankan bahwa aset kripto seperti itu tidak otomatis masuk kategori “kotor”, karena istilah tersebut merujuk pada aset yang terkait aktivitas kriminal. Meski begitu, ia menilai risikonya tetap meningkat karena menjadi objek sanksi, sehingga platform dan negara asing akan semakin berhati-hati dalam berurusan dengan pihak Rusia. Paket sanksi ke-20 juga mengatur sanksi bagi pihak yang mendukung dan memfasilitasi peredaran aset kripto Rusia di panggung internasional.
Pandangan serupa disampaikan Olga Ocheretyanaya, senior associate di bidang regulasi aset kripto dan mining di Right Side. Menurutnya, fokus sanksi Uni Eropa diarahkan pada platform dan exchange Rusia, token tertentu yang berhubungan dengan sistem keuangan Rusia, serta infrastruktur pengelakan sanksi. Karena itu, tidak otomatis setiap aset yang pernah dipegang warga Rusia atau pernah melewati wallet Rusia langsung dianggap “kotor”.
Namun Ocheretyanaya mengingatkan, apabila aturan baru Rusia diterapkan sesuai rumusan saat ini, seluruh platform kripto resmi Rusia berpotensi terdampak sanksi. Dalam skenario tersebut, wallet dan aset yang melewati ekosistem tersebut dapat ikut mendapat label yang menyulitkan pengguna untuk bertransaksi di luar negeri.
Terkait kemungkinan tetap patuh pada hukum Rusia tanpa mendapatkan stigma di pasar internasional, Mitrokhina menilai kerja sama dengan platform Rusia yang sudah disanksi untuk membawa aset kripto ke pasar global hampir pasti berujung pemblokiran. Ia menyebut individu masih bisa memilih platform lain yang tetap sesuai hukum, selama tidak menggunakan layanan yang telah masuk daftar sanksi.
Di dalam negeri, rencana pembentukan depository digital memicu kebingungan di kalangan pelaku pasar, kata Uspensky. Ia menilai kewajiban penyimpanan melalui depository berlisensi merupakan pendekatan khas Rusia yang lahir dari kebiasaan menerapkan regulasi sekuritas pada teknologi distributed ledger.
Uspensky juga memperingatkan bahwa kustodian terpusat dapat membentuk klaster atau hub di blockchain yang mudah dilacak dan diberi label sebagai “jejak merah Rusia”. Menurutnya, kebocoran data, peretasan, atau keteledoran yang menghubungkan identifier alamat ke depository digital Rusia dapat menimbulkan masalah bagi banyak warga Rusia yang ingin membeli aset kripto melalui exchange resmi.
Meski demikian, para pengacara menilai sanksi Uni Eropa tidak serta-merta membuat Rusia mengendurkan rencana sentralisasi. Mitrokhina menyebut tujuan utama Rusia adalah membatasi pengaruh luar, memperkuat rubel, mengembangkan sistem pembayaran sendiri, dan meningkatkan kemandirian dari pasar internasional. Dalam pandangannya, penguatan sanksi justru dapat mempercepat langkah tersebut, dengan fokus pada transaksi bersama negara-negara yang dianggap “sahabat” serta peningkatan pengawasan domestik.
Ocheretyanaya juga menilai sanksi mendorong otoritas Rusia membangun jalur tertutupnya sendiri dan membuka kemungkinan pemutusan layanan eksternal secara lebih jauh. Namun, ia menyoroti masih belum adanya jawaban mengenai bagaimana “membersihkan” aset kripto dalam jalur yang tertutup tersebut dan bagaimana menjaga atau mengisi kembali likuiditasnya.
Ocheretyanaya menambahkan bahwa sanksi Uni Eropa berlaku bagi pihak yang berada dalam perimeter Uni Eropa, yaitu penyedia dan pengguna Eropa. Ia menyebut Rusia telah lama memiliki jalur transaksi melalui Asia, Timur Tengah, dan yurisdiksi yang dianggap bersahabat, sehingga arus utama transaksi diperkirakan semakin bergeser ke wilayah yang tidak terdampak aturan Uni Eropa.
Di sisi lain, rencana penyelesaian lintas batas dengan digital rubel juga menjadi perhatian. Mitrokhina menjelaskan bahwa penciptaan digital rubel pada awalnya bukan ditujukan untuk menghindari sanksi, melainkan untuk membangun sistem pembayaran sendiri. Inisiatif ini menargetkan kerja sama dengan negara-negara netral dan sahabat, mengingat sanksi Uni Eropa telah lama membuat Rusia tidak diinginkan di pasar mereka.
Menurut Mitrokhina, paket sanksi baru kemungkinan tidak membatalkan peluncuran digital rubel, tetapi dapat memengaruhi wilayah dan pola operasionalnya sehingga rencana lebih cenderung disesuaikan. Sementara itu, Ocheretyanaya menilai tantangan utama bukan hanya larangan Uni Eropa untuk ikut mengembangkan infrastruktur digital rubel, melainkan bagaimana mencapai kesepakatan pokok antar negara anggota BRICS agar instrumen tersebut dapat digunakan dalam transaksi mereka sendiri.
