Bandung — Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi dinilai mendorong perubahan mendasar dalam struktur dunia kerja. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia, tetapi juga cara kerja, pola hubungan kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja.
Isu ini menjadi fokus pembahasan dalam Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Volume 4 yang digelar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung dengan tema “Peran Pemerintah dan Generasi Muda dalam Menghadapi Tantangan Kerja Masa Depan.” Kegiatan berlangsung pada 08–09 Januari 2026 di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung dan diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri atas dosen, mahasiswa lintas program studi, serta tamu undangan.
Dalam forum tersebut, dunia kerja digambarkan bergerak menuju sistem yang lebih fleksibel, kompetitif, dan berbasis keterampilan. Kondisi itu dinilai menuntut penyesuaian kebijakan sekaligus kesiapan sumber daya manusia secara menyeluruh.
Pemerintah diposisikan sebagai aktor strategis dalam mengarahkan transformasi ketenagakerjaan nasional. Peran pemerintah tidak hanya pada fungsi regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan. Kebijakan ketenagakerjaan dituntut responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan teknologi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang relevan, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses terhadap kesempatan kerja yang layak.
Rangkaian kegiatan diawali sambutan Ketua Program Studi Administrasi Publik Meti Mediyastuti Sofyan yang menegaskan KBB sebagai ruang akademik strategis untuk mempertemukan mahasiswa dengan pemangku kebijakan. Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto kemudian menekankan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dunia kerja yang terus berubah.
Forum ini juga menyoroti dampak transformasi ketenagakerjaan bagi generasi muda yang berada dalam fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Generasi muda dinilai menghadapi persaingan yang semakin ketat, perubahan tuntutan kompetensi yang cepat, serta ketidakpastian jalur karier jangka panjang. Karena itu, kesiapan berupa literasi digital, kemampuan belajar sepanjang hayat, serta keterampilan nonteknis—seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan ketangguhan menghadapi perubahan—menjadi perhatian.
Fatmawati sebagai pemantik diskusi menyampaikan bahwa tema kegiatan menyoroti peran generasi muda dalam menghadapi tantangan kebijakan di masa depan, khususnya terkait dunia kerja yang semakin kompetitif. Ia menyinggung realitas bahwa perguruan tinggi setiap tahun meluluskan ribuan sarjana, termasuk dari UM Bandung dan kampus lain, dengan jumlah yang terus meningkat. Namun, menurutnya, tidak seluruh lulusan memiliki kesiapan memadai untuk memasuki dunia kerja.
Fatmawati menilai fenomena tingginya angka lulusan sarjana yang belum siap kerja dan kesulitan terserap di pasar tenaga kerja merupakan tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. “Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan generasi muda untuk memastikan lulusan perguruan tinggi tidak hanya unggul secara akademik, tetapi adaptif, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan,” ujarnya.
Pembahasan juga menegaskan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Perubahan teknologi, pola kerja yang semakin fleksibel, serta tuntutan kompetensi yang semakin spesifik dinilai belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan lulusan. Akibatnya, banyak generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum memiliki keterampilan praktis, pengalaman kerja, maupun kemampuan adaptasi yang dibutuhkan di lapangan. Situasi tersebut dipandang perlu direspons melalui kebijakan publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam sesi utama, KBB Volume 4 menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi sebagai keynote speaker. Kehadiran keduanya disebut memberikan perspektif kebijakan nasional dan daerah terkait tantangan kerja masa depan, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan.
Di sisi lain, kemajuan teknologi juga dipandang membuka peluang baru bagi generasi muda untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja. Berkembangnya ekonomi digital, kerja berbasis proyek, serta kewirausahaan dan ekonomi kreatif disebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak lagi hanya diposisikan sebagai pencari kerja, melainkan juga pencipta nilai dan penggerak perubahan. Karena itu, dukungan kebijakan yang mendorong inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil inisiatif dinilai semakin relevan.
Forum tersebut turut menekankan bahwa teknologi perlu diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya secara menyeluruh. Integrasi keterampilan digital dengan kapasitas humanistik—seperti empati, penilaian kritis, dan pengambilan keputusan—dipandang menjadi prasyarat penting untuk membentuk tenaga kerja yang produktif dan berdaya adaptasi tinggi, dengan manusia sebagai pusat kebijakan dan praktik kerja.
Menutup rangkaian gagasan yang dibahas, KBB Volume 4 menekankan kebutuhan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dunia industri, dan generasi muda. Kolaborasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, kurikulum pendidikan, dan kebutuhan pasar kerja. Melalui kegiatan ini, Prodi Administrasi Publik UM Bandung menyatakan berupaya menghadirkan ruang reflektif dan edukatif guna mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif, kritis, dan siap berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan.
