Dewan Uni Eropa mengadopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia yang mencakup pembatasan besar pada sektor aset kripto. Untuk pertama kalinya, Uni Eropa tidak lagi menargetkan platform kripto secara satu per satu, melainkan menerapkan larangan bersifat sektoral terhadap seluruh layanan kripto yang terdaftar di Rusia.
Perubahan pendekatan ini dijelaskan dalam regulasi Uni Eropa, yang menilai sanksi individual terhadap exchange atau platform tertentu kerap tidak efektif. Salah satu contoh yang disorot adalah kasus exchange kripto Garantex, yang pada Februari 2025 dimasukkan ke daftar sanksi karena dinilai memfasilitasi akses ke sistem keuangan global bagi individu yang terkena sanksi. Namun, penyelidikan menunjukkan operasi Garantex disebut berpindah ke entitas hukum Rusia lainnya, sehingga pembatasan dinilai dapat dihindari melalui pembentukan struktur baru.
Dalam paket terbaru, larangan utama adalah pembatasan atas segala transaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan penyedia layanan kripto serta exchange aset kripto dari Rusia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5bb Regulasi (UE) No 833/2014 dan Pasal 1bb Keputusan (CFSP) 2026/508. Larangan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Mei 2026. Sebelum tanggal itu, pelaku pasar masih diperbolehkan menyelesaikan kontrak yang sudah berjalan.
Uni Eropa juga menetapkan sejumlah pengecualian. Pengecualian berlaku bagi misi diplomatik Uni Eropa dan negara mitra di Rusia, warga Uni Eropa yang telah tinggal di Rusia sebelum 24 Februari 2022, serta perusahaan yang menutup usahanya di Rusia. Namun, untuk kategori terakhir, diperlukan izin dari otoritas kompeten di negara anggota Uni Eropa.
Selain larangan transaksi dengan penyedia layanan kripto Rusia, daftar aset kripto yang dilarang diperdagangkan turut diperluas. Kripto RUBx disebut masuk dalam daftar tersebut. Paket ini juga melarang segala aktivitas terkait mata uang digital bank sentral yang masuk daftar sanksi, termasuk dukungan dari Uni Eropa terhadap pengembangannya. Kebijakan ini disebut secara khusus menargetkan rubel digital.
Dalam perkembangan lain, sebuah organisasi asal Kirgizstan yang menjalankan exchange kripto dan dikaitkan dengan volume besar rubel stablecoin A7A5 dimasukkan ke daftar sanksi individual. Nama organisasi tersebut belum disebutkan dalam siaran pers dan baru akan muncul setelah lampiran regulasi dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa. Sebelumnya, pada paket sanksi ke-19, Uni Eropa telah melarang A7A5 serta perusahaan Kirgizstan yang berafiliasi, termasuk Old Vector dan Grinex.
Dewan Uni Eropa menilai bahwa di tengah sanksi keuangan yang luas, Rusia semakin sering menggunakan aset kripto untuk penyelesaian transaksi internasional. Disebutkan bahwa pada awal 2026, transfer melalui rubel stablecoin A7A5 telah melampaui US$100 miliar.
Paket sanksi ke-20 juga menargetkan skema pembayaran alternatif. Uni Eropa melarang layanan yang secara formal bukan bank maupun penyedia layanan kripto, tetapi membantu klien Rusia melakukan transaksi lintas negara melalui skema netting (penyelesaian bersama), rekonsiliasi, atau mekanisme lain yang dinilai dapat digunakan untuk mengakali sanksi. Struktur “mirror” dan “penerus” dari penyedia layanan kripto serta layanan pembayaran yang sudah diblokir juga ikut dilarang.
Di sektor perbankan, terdapat larangan transaksi baru terhadap 20 bank Rusia. Selain itu, empat lembaga keuangan di negara ketiga juga dibatasi karena dinilai membantu penghindaran sanksi atau memiliki hubungan dengan SPFS, sistem Rusia yang disebut sebagai analog SWIFT.
Kebijakan pembatasan aset kripto serupa juga diperluas ke Belarus. Rezim sanksi untuk Minsk diperpanjang hingga 28 Februari 2027.
Paket sanksi ini muncul di saat otoritas Rusia disebut mendorong komunitas kripto beralih ke platform berlisensi dalam negeri. RUU “Tentang Mata Uang Digital dan Hak Digital” antara lain mengatur kewajiban penyimpanan aset kripto di deposit yang diawasi bank sentral, larangan dompet pribadi, serta batas 300.000 rubel per tahun bagi investor yang belum memenuhi syarat. Aturan tersebut disebut dapat mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Situasi ini berpotensi menciptakan dampak berlapis bagi pelaku pasar. Di satu sisi, Rusia bergerak menuju sentralisasi pasar kripto dengan membentuk titik kendali domestik. Di sisi lain, Uni Eropa memberlakukan larangan sektoral atas semua layanan kripto asal Rusia. Konsekuensinya, pelaku pasar yang diwajibkan oleh aturan domestik untuk menggunakan platform lokal berisiko terputus dari mitra bisnis di Eropa.
Dalam konteks tersebut, aset kripto yang terkait dengan sirkuit Rusia juga berpotensi menghadapi stigma atau pelabelan sebagai aset “kotor”, sebagaimana yang kerap terjadi pada aset yang dikaitkan dengan Iran atau Korea Utara. Jika pelabelan semacam itu terjadi, pemindahan aset ke luar Rusia dapat menjadi lebih sulit karena transaksi berisiko diblokir.
