Uni Eropa resmi mengadopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia dengan memperluas pembatasan ke sektor kripto. Dalam kebijakan terbaru ini, Uni Eropa secara eksplisit menargetkan bursa kripto Rusia, stablecoin, serta infrastruktur mata uang digital bank sentral (central bank digital currency/CBDC) sebagai bagian dari upaya menekan jalur pendanaan yang terkait dengan perang.
Council of the European Union pada 23 April menyatakan bahwa sanksi terbaru tidak hanya menyasar sektor energi, industri militer, jalur perdagangan, dan layanan keuangan, tetapi juga memasukkan kripto sebagai target. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam regulasi Uni Eropa nomor 2026/509 yang memperketat pengawasan di sektor energi, perdagangan, dan layanan keuangan.
Dalam paket ini, Uni Eropa membedakan tiga jenis infrastruktur kripto yang menjadi sasaran. Pertama, bursa kripto yang memfasilitasi perdagangan berbasis rubel. Kedua, stablecoin yang digunakan sebagai alat penyelesaian transaksi lintas negara. Ketiga, proyek mata uang digital negara Rusia, yang disebut sebagai rubel digital atau CBDC Rusia.
Ketiga kategori tersebut dinilai sebagai jalur potensial bagi entitas yang terkena sanksi untuk memindahkan dana di luar sistem perbankan tradisional.
Stablecoin menjadi sorotan karena berfungsi sebagai representasi dolar atau euro di jaringan blockchain, sehingga dinilai efektif untuk transaksi lintas negara tanpa melalui sistem perbankan seperti SWIFT. Dalam konteks pihak yang terkena sanksi, stablecoin dipandang dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer nilai dalam mata uang utama tanpa bergantung pada institusi keuangan konvensional.
Dengan menargetkan stablecoin secara khusus, Uni Eropa menilai instrumen pembayaran digital privat memiliki tantangan pengawasan yang berbeda dibandingkan bursa kripto. Sementara itu, masuknya proyek rubel digital menambah dimensi geopolitik karena CBDC merupakan infrastruktur resmi negara, berbeda dengan kripto pada umumnya. Langkah ini menegaskan bahwa Uni Eropa memandang mata uang digital negara sebagai potensi alat untuk menghindari sanksi, setara dengan platform kripto komersial.
Bagi bursa kripto yang beroperasi di wilayah Uni Eropa, paket sanksi ini berarti kewajiban pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak-pihak dari Rusia. Platform diminta memastikan tidak ada entitas dalam daftar sanksi atau dompet kripto terkait Rusia yang bertransaksi di sistem mereka, dengan tantangan yang disebut meningkat seiring bertambahnya daftar sanksi.
Di sisi lain, penerbit stablecoin menghadapi kompleksitas kepatuhan yang lebih tinggi. Disebutkan bahwa sejumlah penerbit sebelumnya telah membekukan dompet atas permintaan pemerintah, namun kebijakan baru ini berpotensi mendorong kewajiban pemantauan transaksi langsung di blockchain.
Pelaku pasar lain, termasuk penyedia layanan over-the-counter (OTC) dan penyedia transaksi lintas negara, juga diperkirakan perlu mengevaluasi ulang risiko mitra transaksi mereka. Dampak lainnya dirasakan oleh trader yang memiliki eksposur ke Rusia, karena akses ke platform resmi Uni Eropa disebut akan semakin terbatas, sementara likuiditas perdagangan berbasis rubel berpotensi menyusut.
Secara keseluruhan, paket sanksi ke-20 Uni Eropa ini menjadi tonggak karena untuk pertama kalinya kebijakan tersebut secara eksplisit menyasar bursa kripto, stablecoin, dan CBDC dalam satu paket sanksi.
