Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan tahun 2025 akan menjadi periode yang kompleks dan penuh ketidakpastian bagi perekonomian global. Dalam situasi tersebut, ADB menyatakan telah mempercepat reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dukungan kepada negara-negara anggotanya di kawasan Asia-Pasifik.
Presiden ADB Masato Kanda mengatakan bahwa pada 2025, ADB memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meningkat 20% dibandingkan 2024. Dukungan ini diperkirakan dapat menciptakan lebih dari 3,3 juta lapangan kerja serta memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 180 juta orang.
Salah satu fokus utama ADB dalam setahun terakhir adalah mendorong peran sektor swasta. Bank tersebut mengalokasikan US$5,5 miliar untuk proyek pembangunan sektor swasta. Sementara itu, 50% dukungan untuk sektor publik diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan reformasi kelembagaan yang ditujukan untuk membuka ruang investasi sektor swasta.
Berdasarkan komitmen dukungan yang disampaikan untuk 2025, ADB menyiapkan US$8,3 miliar untuk Asia Tengah dan Barat, US$1,4 miliar untuk Asia Timur, serta US$680 juta untuk kawasan Pasifik. Asia Selatan menerima komitmen dukungan sebesar US$9,7 miliar dan Asia Tenggara US$9 miliar. Tiga sektor yang memperoleh investasi terbesar adalah keuangan, transportasi, dan manajemen sektor publik.
Laporan Tahunan 2025 juga menyoroti peran ADB dalam sejumlah isu regional yang dinilai mendesak, termasuk pembiayaan iklim, ketahanan pangan, percepatan transformasi digital, serta penguatan kesetaraan gender dalam proyek-proyeknya.
Dalam pembiayaan iklim, ADB menyebut tahun lalu sebagai titik balik dalam upaya memenuhi target alokasi lebih dari US$10 miliar untuk proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ADB juga menekankan penerapan mekanisme Kemitraan Pembiayaan Inovasi Iklim Asia-Pasifik (IF-CAP) yang digunakan untuk memobilisasi miliaran dolar dalam bentuk pinjaman lunak melalui skema jaminan risiko.
Untuk ketahanan pangan, ADB menyalurkan sekitar US$2,5 miliar guna mendukung negara-negara berkembang di kawasan, dengan fokus pada pengembangan pertanian ramah iklim. Dukungan ini ditujukan untuk membantu menjaga mata pencaharian petani kecil dan menstabilkan harga pangan.
Dalam agenda transformasi digital, ADB melaporkan telah mendukung lebih dari 15 negara anggota untuk meningkatkan sistem e-government serta memperluas akses internet broadband ke wilayah terpencil. Upaya ini dipandang sebagai langkah penting untuk mempersempit kesenjangan kekayaan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Sementara itu, terkait kesetaraan gender, hampir 90% kegiatan ADB pada tahun lalu disebut telah memasukkan unsur yang mempromosikan kesetaraan gender. Pendekatan ini tidak hanya mencakup dukungan akses perempuan terhadap modal, tetapi juga perancangan infrastruktur transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih aman serta ramah bagi perempuan dan anak perempuan.
