Sejumlah akademisi menilai penguatan kemandirian energi menjadi agenda penting Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Salah satu langkah yang disorot adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), yang dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Ekonom Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai RDMP berpotensi menjadi warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila dijalankan secara konsisten. Menurutnya, pembangunan kilang di dalam negeri dapat menciptakan efisiensi struktural dalam sistem energi nasional.
“Ini bisa menjadi legacy yang bagus. Harapannya, ke depan akan dibangun lebih banyak RDMP sehingga dalam jangka menengah target swasembada energi setidaknya bisa mendekati realisasi,” kata Acuviarta.
Ia menambahkan, berkurangnya impor BBM berpotensi berdampak langsung pada stabilitas nilai tukar. Menurutnya, impor BBM merupakan salah satu komponen yang menguras devisa sehingga penurunan impor dapat menekan kebutuhan valuta asing, khususnya dolar AS, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas rupiah.
“Impor BBM itu salah satu komponen yang sangat menguras devisa. Kalau impor bisa dikurangi, permintaan valas (valuta asing), khususnya dolar, akan turun dan itu berdampak besar pada stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan publik, pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wirainata menilai RDMP sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang transisi energi. Ia menyebut penguatan infrastruktur pengolahan energi di dalam negeri merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.
“Dari sudut kebijakan publik dan regulasi, ini sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Tapi kebijakan harus tetap berbasis kondisi aktual dan evidence-based policy,” kata Bonti.
Bonti juga mengingatkan bahwa keberhasilan RDMP tidak hanya ditentukan oleh kapasitas kilang, melainkan juga integrasinya dengan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Dalam situasi geopolitik yang memanas, ia menilai ketahanan energi merupakan salah satu fondasi ketahanan negara.
“Energi itu salah satu pintu masuk kelemahan negara. Kalau energi terganggu, daya tahan negara juga ikut melemah. Karena itu, kebijakan energi tidak boleh terfragmentasi,” ujarnya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah RDMP Balikpapan, yang disebut pemerintah sebagai pilar penguatan ketahanan energi nasional. Kilang yang dikelola Pertamina itu mengalami peningkatan kapasitas pengolahan dari sekitar 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan RDMP Balikpapan merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada energi. Ia menyatakan bahwa dengan beroperasinya kilang tersebut, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi. Dengan RDMP ini, impor solar bisa dihentikan secara bertahap, devisa negara bisa dihemat, dan ketahanan energi kita akan jauh lebih kuat,” ujar Bahlil.
