Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Selasa (13/1) mengumumkan penetapan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai organisasi terorisme. Keputusan ini dinilai menjadi babak baru dalam konfigurasi keamanan global dan dinamika konflik di Timur Tengah, sekaligus membawa pesan ideologis dan strategis yang kuat.
Penetapan tersebut secara spesifik menyasar tiga cabang Ikhwanul Muslimin yang beroperasi di Lebanon, Yordania, dan Mesir. Cabang-cabang itu disebut konsisten memberikan dukungan finansial, logistik, serta perekrutan anggota bagi Hamas—kelompok yang telah lama diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Dalam kerangka kebijakan kontra-terorisme, hubungan ini menjadi justifikasi utama langkah Washington.
Sejumlah kajian studi perdamaian menempatkan terorisme bukan semata sebagai tindakan kekerasan, melainkan juga sebagai produk dari konflik struktural yang belum terselesaikan. Palestina kerap dipandang sebagai contoh konflik struktural yang melahirkan aktor-aktor non-negara bersenjata dalam konteks pendudukan, ketidakadilan politik, dan mandeknya proses perdamaian jangka panjang.
Hamas, yang didirikan di Gaza oleh Syekh Ahmad Yassin, memiliki akar ideologis yang kuat dari Ikhwanul Muslimin. Para pemimpin Hamas disebut secara terbuka menolak memutus relasi ideologis dan historis dengan organisasi tersebut. Dalam teori konflik, keterikatan semacam ini dapat membentuk identity-based conflict, ketika identitas kolektif menjadi sumber legitimasi perjuangan sekaligus penghalang kompromi.
Di sisi lain, penetapan sebagai organisasi teroris membawa konsekuensi hukum yang luas, termasuk pemblokiran aset, kriminalisasi transaksi, serta pembatasan perjalanan bagi anggota Ikhwanul Muslimin. Dari perspektif keamanan keras, langkah ini diarahkan untuk memutus rantai pendanaan dan mobilisasi.
Namun, studi perdamaian juga mengingatkan bahwa pendekatan represif semata berisiko memperdalam rasa ketidakadilan dan memicu radikalisasi baru. Ikhwanul Muslimin sendiri dikenal sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di Timur Tengah, didirikan di Mesir pada 1928, dan mengalami transformasi dari gerakan dakwah sosial menjadi aktor politik transnasional.
Di tingkat regional, pelarangan Ikhwanul Muslimin di Mesir sejak 2013 disebut menjadi titik balik kemunduran signifikan, yang kemudian diperkuat oleh tekanan terkoordinasi dari sejumlah negara Arab. Pada 2025, Yordania menjadi negara Arab terbaru yang melarang Ikhwanul Muslimin, menyusul Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Suriah. Disebut pula bahwa Rusia termasuk negara yang mengambil langkah serupa. Catatan Mureks menilai konsensus elite regional cenderung mengutamakan stabilitas negara dibandingkan pluralisme politik Islam.
Dalam konteks Palestina, pelemahan Ikhwanul Muslimin diperkirakan dapat berdampak pada Hamas, terutama dari sisi finansial dan organisatoris. Secara teoritis, kondisi ini bisa membuka ruang bagi aktor-aktor Palestina yang lebih moderat untuk menguat. Namun, sejarah konflik menunjukkan bahwa jika akar konflik tidak diselesaikan, kekosongan kekuatan kerap diisi oleh faksi yang lebih radikal.
Teori perdamaian positif Johan Galtung menekankan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan kekerasan, melainkan juga hadirnya keadilan struktural. Karena itu, selama pendudukan, blokade, dan ketimpangan hak politik Palestina masih berlangsung, pelemahan Hamas tidak otomatis menghasilkan perdamaian dan dapat memperpanjang siklus frustrasi kolektif.
Penetapan terorisme ini juga dinilai membawa implikasi diplomatik, dengan AS mengirim sinyal kepada sekutunya bahwa pendekatan keamanan keras tetap menjadi prioritas. Dari perspektif conflict transformation, kebijakan tersebut berisiko mempersempit ruang dialog dengan aktor-aktor Islam politik yang spektrumnya luas dan tidak selalu identik dengan kekerasan.
Bagi Palestina, dilema lain muncul pada soal representasi politik. Jika Hamas melemah tanpa rekonsiliasi internal, fragmentasi politik dikhawatirkan semakin dalam. Studi perdamaian menilai fragmentasi sebagai salah satu penghambat utama negosiasi yang bermakna karena tidak adanya satu suara legitim yang dapat mewakili aspirasi rakyat.
Lebih jauh, pelabelan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap Islam politik secara umum. Generalisasi semacam ini dinilai berisiko menutup ruang pendekatan inklusif yang diperlukan untuk deradikalisasi jangka panjang, mengingat eksklusi politik kerap menjadi salah satu pemicu ekstremisme.
Dari sudut pandang keamanan manusia, dampak paling besar diperkirakan dirasakan masyarakat sipil Palestina. Jika jalur bantuan, pendidikan, dan layanan sosial yang selama ini sebagian difasilitasi jaringan Islam terputus, beban kemanusiaan berpotensi meningkat dan memperparah krisis yang sudah berlangsung.
Pelemahan Hamas disebut dapat menjadi momentum apabila disertai strategi perdamaian yang komprehensif, termasuk keterlibatan internasional yang adil, penguatan otoritas sipil Palestina yang legitimate, serta tekanan nyata untuk mengakhiri praktik-praktik pendudukan. Tanpa itu, kebijakan keamanan dikhawatirkan hanya memperpanjang siklus tanpa akhir.
Pada akhirnya, penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dipandang sebagai kebijakan bermata dua: bisa efektif secara taktis dalam jangka pendek, tetapi berisiko kontraproduktif dalam jangka panjang jika tidak diimbangi agenda perdamaian yang substantif bagi Palestina dan stabilitas kawasan.
