Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terorisme dalam keputusan yang diumumkan pada Selasa, 13 Januari 2026. Langkah ini dinilai menandai babak baru dalam konfigurasi keamanan global sekaligus dinamika konflik di Timur Tengah, karena tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat pesan ideologis dan strategis.
Dalam penetapan tersebut, Amerika Serikat secara spesifik menyasar tiga cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, Yordania, dan Mesir. AS menyatakan cabang-cabang itu secara konsisten memberikan dukungan finansial, logistik, serta perekrutan anggota bagi Hamas, kelompok yang telah lama diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS. Relasi ini menjadi dasar utama kebijakan tersebut dalam kerangka kontra-terorisme.
Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di Timur Tengah, didirikan di Mesir pada 1928. Dalam perkembangannya, organisasi ini bertransformasi dari gerakan dakwah sosial menjadi aktor politik transnasional. Sementara Hamas, yang didirikan di Gaza oleh Syekh Ahmad Yassin, disebut memiliki akar ideologis yang kuat dari Ikhwanul Muslimin dan tumbuh dalam konteks pendudukan serta ketidakadilan politik di Palestina. Para pemimpin Hamas juga disebut menolak memutus relasi ideologis dan historis tersebut.
Keputusan AS membawa konsekuensi hukum yang luas, termasuk pemblokiran aset, kriminalisasi transaksi, serta pembatasan perjalanan bagi anggota Ikhwanul Muslimin. Dari sudut pandang keamanan, kebijakan ini ditujukan untuk memutus rantai pendanaan dan mobilisasi. Namun, catatan yang dirangkum Mureks menyebut pendekatan represif semata kerap berisiko memperdalam rasa ketidakadilan dan memicu radikalisasi baru.
Pelarangan Ikhwanul Muslimin di Mesir sejak 2013 disebut menjadi titik balik kemunduran signifikan bagi organisasi tersebut, yang kemudian diperkuat oleh tekanan terkoordinasi dari sejumlah negara Arab. Pada 2025, Yordania menjadi negara Arab terbaru yang melarang Ikhwanul Muslimin, menyusul Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Suriah, dan Rusia. Dari perspektif pembangunan perdamaian, larangan serentak ini dipandang mencerminkan konsensus elite regional yang menempatkan stabilitas negara di atas pluralisme politik Islam.
Dalam konteks Palestina, pelemahan Ikhwanul Muslimin dinilai berpotensi melemahkan Hamas secara finansial dan organisatoris. Secara teoritis, kondisi itu dapat membuka ruang bagi aktor Palestina yang lebih moderat untuk menguat. Namun, analisis yang dirujuk dalam naskah tersebut menekankan bahwa bila akar konflik struktural tidak diselesaikan, kekosongan kekuatan justru berisiko diisi oleh faksi yang lebih radikal. Teori perdamaian positif ala Johan Galtung, sebagaimana disebutkan, menekankan perdamaian bukan sekadar ketiadaan kekerasan, melainkan juga hadirnya keadilan struktural.
Penetapan terorisme ini juga dinilai membawa implikasi diplomatik, termasuk sinyal kuat dari AS kepada sekutunya bahwa pendekatan keamanan keras akan terus diutamakan. Namun dari perspektif transformasi konflik, kebijakan tersebut disebut berisiko mempersempit ruang dialog dengan aktor Islam politik yang spektrumnya luas dan tidak selalu identik dengan kekerasan.
Bagi Palestina, dilema utama disebut berkaitan dengan representasi politik. Jika Hamas melemah tanpa rekonsiliasi internal, fragmentasi politik dikhawatirkan kian dalam dan menghambat proses negosiasi yang bermakna. Selain itu, penetapan ini berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap Islam politik secara umum; generalisasi dinilai dapat menutup ruang pendekatan inklusif yang dibutuhkan untuk deradikalisasi jangka panjang.
Dari sudut pandang keamanan manusia, dampak paling langsung disebut dapat dirasakan masyarakat sipil Palestina, terutama jika jalur bantuan, pendidikan, dan layanan sosial ikut terputus. Kesimpulan yang dirangkum Mureks menyebut penetapan teroris atas Ikhwanul Muslimin merupakan kebijakan “pedang bermata dua”: berpotensi efektif secara taktis dalam jangka pendek, tetapi dapat kontraproduktif dalam jangka panjang bila tidak diimbangi agenda perdamaian yang substantif bagi Palestina.
Naskah tersebut menekankan masa depan Palestina tidak ditentukan semata oleh pelemahan Ikhwanul Muslimin atau Hamas, melainkan juga oleh keberanian komunitas internasional untuk bergeser dari paradigma keamanan sempit menuju paradigma perdamaian yang adil.
