Tekanan geopolitik di sejumlah kawasan, terutama Timur Tengah, dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi dan hubungan bisnis lintas negara. Dalam situasi tersebut, kehadiran B57+ Asia Pacific dipandang sebagai opsi mitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih terstruktur.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, mengatakan pelaku usaha memerlukan kejelasan strategi jangka pendek dan menengah, baik dari sektor publik maupun privat. Menurut dia, kepastian arah kebijakan dan rencana kerja sama penting agar pelaku usaha memiliki gambaran konkret mengenai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.
“Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil,” kata Liza di sela acara Halal Bihalal B57+ di Jakarta.
Liza menilai B57+ Asia Pacific Chapter, dengan Indonesia sebagai titik penting, menjadi platform kerja sama bisnis yang relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia juga menyebut langkah ini dapat memperkuat kerja sama bisnis antarnegara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Indonesia sebagai aktor kunci.
“Kehadiran platform ini berpotensi menjadi solusi dalam meredam dampak ketegangan geopolitik global, melalui kolaborasi yang netral dan berorientasi pada keuntungan bersama maka stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga,” ujarnya.
Ketua Umum B57+ Asia Pacific, Arsjad Rasjid, mengatakan dunia saat ini berada dalam kondisi penuh ketidakpastian dan semakin terfragmentasi. Dalam konteks itu, pembentukan B57+ Asia Pacific Regional Chapter yang direncanakan pada Februari 2026 disebut sebagai upaya mencapai tujuan bersama, yakni perdamaian dan kesejahteraan yang lebih merata.
Arsjad menjelaskan, sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter diarahkan untuk mendorong perdagangan antar mitra OKI melalui structured business networks, memperkuat investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan yang konkret dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah.
Ia menyebut Indonesia dipilih sebagai pusat koordinasi kawasan Asia Pasifik karena dua faktor, yakni demografis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, serta pengaruh ekonomi dengan posisi Indonesia yang konsisten berada di tiga besar Global Islamic Economy Indicator (GIEI).
Dalam chapter ini, terdapat empat prioritas yang ditetapkan, yaitu ketahanan rantai pasok lintas batas, reformasi regulasi berbasis bukti, perluasan peran keuangan syariah, serta akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
Di sisi lain, Arsjad menekankan bahwa konsep halal kini berkembang melampaui produk pangan dan semakin dipahami sebagai gaya hidup yang bertumpu pada nilai kepercayaan, kualitas, dan integritas. Menurutnya, standar halal menjadi relevan di berbagai sektor, mulai dari fesyen, layanan kesehatan, logistik, hingga keuangan syariah.
“Halal tidak terbatas pada urusan pangan. Halal adalah lifestyle, yang berakar pada kepercayaan, kualitas, dan integritas yang kini menjadi standar yang relevan di berbagai sektor, dari fesyen dan kesehatan hingga logistik dan keuangan syariah,” ujar Arsjad dalam Halalbihalal B57+ di Masjid Istiqlal, Rabu (22/4/2026).
Arsjad menilai ekonomi halal kini menjadi “bahasa bisnis” yang bersifat universal. Ia mengatakan sektor ini tidak hanya menyasar komunitas Muslim, tetapi juga diterima lebih luas karena menawarkan transparansi dan jaminan kualitas.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat ekonomi. Salah satu tantangan yang disebutnya adalah konektivitas antarnegara yang belum kuat, khususnya di antara anggota OKI dan mitra strategis.
“Kita melihat ini terjadi di seluruh dunia, di sektor pariwisata, supply chain, hingga keuangan syariah yang berkembang pesat di berbagai negara. Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal-inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua,” kata Arsjad.
Karena itu, ia menilai kehadiran B57+ penting sebagai jembatan kelembagaan untuk memperkuat kerja sama lintas negara. Platform tersebut diharapkan menghadirkan mekanisme yang lebih terstruktur, terpercaya, dan berdampak dalam mendorong perdagangan serta investasi.
Menurut Arsjad, langkah ke depan tidak cukup berhenti pada identifikasi peluang. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan potensi ekonomi halal menjadi pertumbuhan yang konkret dan terukur, sekaligus memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha di tingkat global.
“Tugas kita adalah menerjemahkan potensi ini menjadi manfaat ekonomi yang nyata,” ucapnya.
