Bank Indonesia (BI) meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) sebagai wadah untuk mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor riil dan proyek prioritas di tengah tekanan ekonomi global. Program ini diperkenalkan dalam acara Kick Off PINISI di Kompleks Perkantoran BI, Senin (27/4).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan PINISI dirancang sebagai jembatan strategis untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan yang mengusung tiga pesan: optimisme, komitmen, dan sinergi (OKS).
“Melalui PINISI sebagai platform strategi penguatan komunikasi dan koordinasi untuk membangun optimisme, sekaligus menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan dalam kita memberikan pembiayaan bagi perekonomian,” ujar Perry.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, PINISI pada dasarnya menjembatani kebutuhan pembiayaan dari dunia usaha dengan kapasitas penyaluran kredit dari perbankan. Ia menyebut program ini merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan intermediasi perbankan.
“PINISI ini sebenarnya adalah bagian dari kebijakan kami yang sifatnya makroprudensial. Bagaimana kita berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kali ini adalah bagaimana dengan mengoptimalkan intermediasi perbankan ... Kita berusaha sebagai bridging the gap, menjembatani gap-gap yang ada,” kata Destry.
Destry menuturkan inisiatif tersebut hadir di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tekanan sektor keuangan akibat capital outflow, kenaikan harga komoditas, hingga gangguan perdagangan global.
Melalui PINISI, BI bersama pemerintah dan otoritas terkait menargetkan percepatan pembiayaan ke sektor-sektor potensial yang masih menghadapi hambatan. Termasuk di dalamnya proyek strategis nasional serta sektor-sektor dengan ruang kredit yang masih besar seperti pertanian, konstruksi, dan jasa usaha.
Selain mendorong penyaluran kredit, program ini juga diarahkan untuk memperluas skema pembiayaan yang lebih inovatif. Skema yang dimaksud tidak hanya kredit perbankan konvensional, tetapi juga kombinasi pembiayaan seperti blended finance dan skema penjaminan.
“Bisa aja enggak hanya bentuk bank lending, tapi bisa corporate finance dengan kombinasi blended finance dengan guarantee dan sebagainya,” ujar Destry.
PINISI juga akan dilengkapi mekanisme pemantauan bersama untuk memastikan komitmen pembiayaan benar-benar terealisasi hingga tahap implementasi proyek. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga media.
BI menegaskan PINISI tidak berhenti sebagai forum diskusi. Program ini akan diwujudkan dalam langkah konkret seperti policy dialogue, business matching, hingga pengawalan proyek secara end-to-end.
Destry menyatakan tujuan utama PINISI adalah mendorong pembiayaan yang optimal, meningkatkan efektivitas eksekusi proyek, serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas.
“Ultimate goals-nya adalah pertama adanya pembiayaan yang optimal dan tentunya prudent dan inovatif, jadi tidak hanya konvensional. Kemudian juga kita berharap terjadinya eksekusi proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Kita juga berharap terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, termasuk masyarakat yang dibawah,” ujar Destry.
Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan tercatat menunjukkan tren peningkatan. Hingga Maret 2026, BI mencatat kredit tumbuh 9,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Februari yang sebesar 9,37 persen.
Dari sisi permintaan, ruang ekspansi kredit dinilai masih terbuka. Hal itu tercermin dari besarnya undisbursed loan yang mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari total plafon kredit. Tahun ini, BI memperkirakan kredit melaju di kisaran 8 hingga 12 persen.
