Bank Indonesia (BI) menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera direspons pemerintah bersama pelaku industri nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Tekanan eksternal dinilai tidak hanya berasal dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi juga dari memburuknya dinamika geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Menurutnya, penguatan ekonomi perlu bertumpu pada kekuatan dan permintaan domestik.
“Oleh karena itu kita terus perlu memperkuat sinergi mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik,” ujar Perry dalam acara Kick Off PINISI di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Perry menyampaikan ada tiga fokus utama yang perlu diperkuat. Pertama, membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta memastikan pembiayaan terus mengalir ke proyek-proyek prioritas nasional guna menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Kedua, memperkuat mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga serta peningkatan investasi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah sekaligus memastikan kapasitas pembiayaan yang memadai bagi dunia usaha.
Ketiga, memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga ke level dunia usaha, sektor perbankan, dan masyarakat luas.
“Kita memiliki rangka kebijakan yang kuat dan itulah yang harus kita tingkatkan, termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tutur Perry.
Dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4 persen, Perry menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga terkait.
Ia menjelaskan, kebijakan moneter akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan eksternal. Sementara itu, kebijakan makroprudensial difokuskan untuk menyediakan pembiayaan intermediasi bagi perekonomian. Adapun kebijakan sistem pembayaran ditujukan untuk mempercepat ekonomi dan keuangan digital sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Kebijakan moneter kita terus arahkan untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan eksternal kita. Kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menyediakan pembiayaan intermediasi bagi perekonomian. Kebijakan sistem pembayaran untuk mempercepat ekonomi dan keuangan digital sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelas Perry.
