Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu turbulensi pasar global. Ketegangan geopolitik tersebut dinilai cepat memengaruhi sentimen investor dan memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Senior Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan otoritas moneter akan mengerahkan intervensi secara tegas dan berkesinambungan untuk memastikan rupiah tetap berada dalam koridor fundamentalnya. Menurutnya, stabilitas menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan ekonomi.
Destry menjelaskan, intervensi dilakukan melalui sejumlah instrumen, mulai dari transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore maupun onshore, operasi di pasar spot, hingga akuisisi surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi pada Rabu, 4 Maret 2026.
Tekanan terhadap rupiah tercermin pada perdagangan Rabu pukul 02.22 GMT, ketika mata uang domestik tercatat melemah sekitar 0,47% ke posisi Rp16.930 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan ini mencerminkan kuatnya pengaruh sentimen eksternal terhadap pasar.
Sebelumnya, BI juga menyampaikan akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, menjaga stabilitas kurs, serta memperdalam pasar keuangan nasional. Langkah-langkah itu diarahkan untuk meredam transmisi risiko global dan menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian internasional.
Di sisi lain, lembaga think tank independen Prasasti Center for Policy Studies menyoroti potensi implikasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap aktivitas umrah dan haji. Ketidakpastian global yang berkepanjangan, apabila mengganggu mobilitas internasional, dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyatakan pembatasan atau penurunan aktivitas perjalanan dalam periode panjang tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan perjalanan religi, tetapi juga dapat menjalar lebih luas ke perekonomian domestik.
“Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perjalanan, tetapi juga dapat memunculkan multiplier effect terhadap perekonomian nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Piter menilai ekosistem ekonomi yang terkait dengan penyelenggaraan umrah dan haji melibatkan banyak sektor, mulai dari maskapai, biro perjalanan, perhotelan, hingga rantai pasok pendukung. Ia juga menyinggung laporan pembatalan penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, sebagai salah satu indikator awal kerentanan tersebut.
Dalam situasi yang volatil, Piter menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah. Menurutnya, ketidakpastian global sulit diprediksi secara presisi sehingga skenario kebijakan perlu disiapkan secara matang dan antisipatif.
“Pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan fiskal, serta kepercayaan pasar,” tuturnya.
