Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan diplomasi parlemen sebagai pilar strategis dalam politik luar negeri Indonesia, terutama untuk merespons dinamika global yang diwarnai konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, hingga krisis kemanusiaan lintas kawasan.
Penegasan itu disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat dalam kegiatan Refleksi Kebijakan Politik Luar Negeri 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Syahrul Aidi menjelaskan, penguatan politik luar negeri tidak hanya dilakukan melalui jalur eksekutif, tetapi juga melalui jalur parlemen. Dalam konteks tersebut, BKSAP disebut berperan membangun komunikasi dan kerja sama antar-parlemen dunia, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri agar sejalan dengan aspirasi rakyat.
“Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” kata Syahrul Aidi, yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau II.
Dalam refleksi 2025 dan proyeksi kebijakan 2026, BKSAP mengangkat sejumlah isu internasional sebagai contoh praktik diplomasi parlemen. Isu tersebut antara lain konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).
BKSAP menegaskan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, sekaligus mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui forum antar-parlemen, Indonesia disebut terus menyuarakan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan secara berkelanjutan.
Di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai menjadi tantangan bagi penerapan politik luar negeri bebas aktif. Syahrul Aidi menekankan Indonesia perlu tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama, namun tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” ujarnya.
Selain isu global, BKSAP menekankan diplomasi perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, disebut menjadi agenda prioritas.
Syahrul Aidi menyoroti kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap praktik penipuan, perdagangan manusia, hingga deportasi paksa. Ia mendorong penguatan sistem perlindungan WNI yang lebih cepat dan modern, serta didukung perjanjian bilateral yang kuat dengan negara tujuan.
Ancaman perubahan iklim dan kebencanaan turut menjadi perhatian. Syahrul Aidi menyinggung bencana banjir besar di sejumlah wilayah Sumatera sebagai contoh urgensi penguatan climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, termasuk pemanfaatan teknologi satelit dan akses pendanaan global untuk mitigasi bencana.
“Ke depan, diplomasi Indonesia harus memperkuat peran sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, hingga ruang siber,” kata dia.
Menutup pernyataannya, Syahrul Aidi menegaskan diplomasi parlemen Indonesia akan terus diarahkan agar lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil konkret. “Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi harus tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” pungkasnya.
