Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya diplomasi parlemen sebagai pilar strategis politik luar negeri Indonesia, terutama di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, dan krisis kemanusiaan yang terus berkembang.
Syahrul Aidi menyampaikan bahwa selain melalui jalur eksekutif, politik luar negeri Indonesia juga dijalankan lewat jalur parlemen. Dalam konteks ini, BKSAP disebut berperan membangun komunikasi antar-parlemen dunia, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
“Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” kata Syahrul Aidi, Jumat (19/12).
Dalam refleksi tahun 2025 dan proyeksi 2026, BKSAP mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu tersebut mencakup konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika kawasan Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).
Anggota DPR RI dari Dapil Riau II itu menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia juga menyoroti dorongan Indonesia agar konflik di Sudan dan Yaman diselesaikan secara damai melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral.
Di kawasan Indo-Pasifik, Syahrul Aidi menilai meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan Indonesia perlu tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegasnya.
Syahrul Aidi juga menekankan bahwa keberhasilan diplomasi semestinya memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, disebut sebagai agenda prioritas politik luar negeri.
Ia menyoroti kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap penipuan, perdagangan manusia, hingga deportasi paksa. Menurutnya, diperlukan sistem perlindungan WNI yang lebih cepat, modern, dan didukung perjanjian bilateral yang kuat.
Selain itu, BKSAP turut menaruh perhatian pada ancaman perubahan iklim dan kebencanaan. Syahrul Aidi menyinggung banjir besar yang melanda Sumatera sebagai contoh urgensi climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, termasuk pemanfaatan teknologi satelit serta akses pendanaan mitigasi global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, hingga ruang siber,” ujarnya.
Syahrul Aidi menambahkan, diplomasi parlemen ke depan akan bergerak lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil. “Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi harus tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” pungkasnya.
