Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BKSP DPD RI) menyatakan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen sebagai instrumen strategis untuk memperluas pengaruh Indonesia di tingkat global. Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Wakil Ketua II BKSP DPD RI Mirah Midadan Fahmid menekankan bahwa diplomasi parlemen perlu diarahkan pada hasil yang nyata, bukan sekadar pertemuan seremonial. Menurutnya, setiap agenda luar negeri dirancang untuk menghasilkan kesepahaman konkret, termasuk di bidang perdagangan dan investasi, dengan dampak langsung bagi daerah.
“Diplomasi parlemen harus menghasilkan output yang jelas, bukan sekadar pertemuan. Kami mendorong agar setiap kerja sama memiliki dampak langsung bagi daerah,” ujar Mirah yang juga Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat.
Salah satu langkah yang disoroti adalah pertemuan BKSP dengan Inter-Parliamentary Group (IPG) Senat Uzbekistan pada 17 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral, sekaligus menargetkan peningkatan perdagangan dan percepatan penyusunan nota kesepahaman.
BKSP juga disebut berperan aktif mendampingi Ketua DPD RI dalam komunikasi strategis dengan Duta Besar Federasi Rusia pada 6 April 2026. Pertemuan itu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan bilateral dan kerja sama global.
Dalam forum yang sama, Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, HE Gita Sabharwal, menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa kemitraan lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan dapat diimplementasikan hingga tingkat daerah.
“Kolaborasi harus menjangkau seluruh tingkat pemerintahan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gita.
BKSP memandang sinergi antara diplomasi parlemen dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat menjadi kekuatan strategis Indonesia di tengah dinamika global. Dalam rapat gabungan bersama Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, BKSP menilai pendekatan tersebut berpeluang mempercepat capaian pembangunan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
