Jakarta — Badan Kerja Sama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BKSP DPD RI) menegaskan upaya penguatan diplomasi parlemen sebagai instrumen strategis untuk memperluas pengaruh Indonesia di tingkat global. Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

Wakil Ketua II BKSP DPD RI Mirah Midadan Fahmid mengatakan diplomasi parlemen menjadi jalur untuk membuka peluang kerja sama internasional yang lebih luas. Menurutnya, setiap agenda luar negeri perlu dirancang agar menghasilkan kesepahaman yang nyata, termasuk dalam bidang perdagangan dan investasi.

“Diplomasi parlemen harus menghasilkan output yang jelas, bukan sekadar pertemuan. Kami mendorong agar setiap kerja sama memiliki dampak langsung bagi daerah,” ujar Mirah, yang juga Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat.

Salah satu langkah yang disampaikan adalah pertemuan BKSP dengan Inter-Parliamentary Group (IPG) Senat Uzbekistan pada 17 Maret. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral, dengan target peningkatan perdagangan serta percepatan penyusunan nota kesepahaman.

BKSP juga disebut berperan aktif mendampingi Ketua DPD RI dalam komunikasi strategis dengan Duta Besar Federasi Rusia pada 6 April 2026. Pertemuan itu dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan bilateral dan kerja sama global.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia menyatakan kemitraan lintas sektor diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan hingga tingkat daerah.

“Kolaborasi harus menjangkau seluruh tingkat pemerintahan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gita. Ia juga mengakui peran BKSP DPD RI dalam mendorong diplomasi parlemen yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperluas jejaring kerja sama internasional yang inklusif dan berdampak.